Jakarta – Kilas Babel – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan penataan sebanyak 1,5 juta tenaga pelaksana aparatur sipil negara (ASN).
Tjahjo menjelaskan, saat ini terdata sebanyak 4,2 juta ASN dan 1,5 juta di antaranya merupakan tenaga pelaksana. Ia melanjutkan, seluruh tenaga pelaksana ini akan diminta untuk meningkatkan kompetensi pendidikannya agar bisa mengikuti perkembangan teknologi.
Jika tenaga pelaksana tersebut tak bisa meningkatkan kompetensi, Tjahjo akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) hingga pensiun.
“Saya kira 1,5 tenaga pelaksana administrasi mulai ditata, ini kalau tidak bisa kita tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah sampai pensiun,” kata Tjahjo dalam acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Senin (20/12).
Menurut Tjahjo tenaga pelaksana administrasi ini bakal menjadi masalah jika tak segera dilakukan penataan. Pasalnya, tenaga administrasi tak bisa dipensiunkan seperti pegawai BUMN dan mendapat pesangon.
“Nanti Pak Sekjen Kemenkeu pasti akan pusing kalau seandainya ada 1,5 juta harus dapat pesangon. Makanya saya kira harus ditata,” ucap dia.
Dia juga mengatakan tenaga pelaksana bisa melakukan inovasi selama masa pandemi Covid-19. Pasalnya saat kebijakan WFH diterapkan, pekerja pelaksana masih bisa bekerja dari rumah.
“Kita ambil hikmahnya dari pandemi Covid-19 kemarin. Pada pandemi kemarin, ada kerja di rumah dan kerja di kantor sehingga bagaimana layanan publik dan membangun sistem pemerintahan bersih, simple, smart, ini bisa terwujud dengan baik,” tutur dia.
Selain itu, Tjahjo mengatakan beberapa tenaga pelaksana administrasi telah ditugaskan menjadi guru. Pihaknya juga telah membuka lowongan 1 juta PPPK guru tahun ini.
“Sekarang ada 1 juta PPPK untuk guru, kemarin tenaga diambilkan dari 1,5 hampir 1,6 tenaga administrasi,” ucap dia.
Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah menghentikan rekrutmen pegawai administrasi. Dalam seleksi CPNS 2021 ini, pemerintah juga hanya membuka formasi untuk jabatan teknis. (i3)
