KILAS BABEL.COM – Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah ikut menanggapi wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang akan menghapus tenaga honorer di 2023 mendatang.
Menurutnya, sah-sah saja Kemenpan RB memiliki wacana demikian. Hanya saja, sampai saat ini wacana itu masih sebatas tanda koma.
“Kenapa saya bilang baru sebatas tanda koma, karena wacana ini sudah pernah terjadi di tahun 1978 lalu. Namun kala itu bukannya dihilangkan, tapi tenaga honorer ini diangkat jadi pegawai,” ujar Wagub usai mengikuti sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung, Senin (24/1).
Meski sudah lama diwacanakan, katanya, namun kenyataannya sampai saat ini tenaga honorer tetap diadakan. Bahkan kini jumlah tenaga honorer terus bertambah.
“Masa itu bukan honorer namanya, tapi Yang Masih Harian (Yamaha) dan Honor Daerah (Honda),” tegas Wagub.
Dia mengatakan, jika memang tenaga honorer akan dihilangkan pemerintah, setidaknya pemerintah harus memiliki solusi terkait hal itu akan dikemanakan tenaga honorer ini.
“Ya pemerintah harus mencari jalan keluarnya, sebab jika tidak tenaga honorer yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/ kota sekarang ini, harus dikemanakan. Sementara kita tahu, mereka ada tanggungjawab yang harus dipenuhi terutama kebutuhan keluarga,” kata Wagub.
“Makanya saya bilang ini masih tanda koma, belum titik, karena hal ini baru wacana dan masih dipikirkan oleh pemerintah,” sambungnya.
Sekedar diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel juga sudah melakukan pemangkasan yakni memberhentikan tenaga honorer yang lanjut usia. Hal ini dikarenakan tercatat ada sekitar 5.400 pegawai honorer yang tersebar di berbagai dinas dan badan di lingkungan Pemprov Babel, dimana setiap tenaga honorer menerima gaji sebesar Rp 2,9 juta atau dibutuhkan alokasi anggaran hingga Rp 15,6 miliar setiap bulannya.(dom007)
Foto : istimewa
Editor : Leona
