KILAS BABEL.COM – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady meminta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang agar segera mensosialisasikan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terkait penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Sebab, kata Rio, kenaikan NJOP sudah disepakati tidak akan melebihi dari 100 persen.
“Ya tadi malam kami mendapatkan kabar bahwa Walikota Pangkalpinang telah bertemu dengan asosiasi pengembang atau developer di Kota Pangkalpinang di mana tercapai kesepakatan bahwa kenaikan NJOP tidak akan melebihi dari 100 persen, ini artinya sudah ada titik terang baik NJOP untuk masyarakat umum maupun untuk developer,” ujar Rio, Rabu (23/2).
“Kami berharap rentang waktu sosialisasi ini tidak terlalu lama, mengingat berita kenaikan yang diatas 100 persen ini sudah menyebar kemana-mana, dikarenakan di SPPT nominal tersebut belum berubah,” sambung Rio.
Rio mengatakan, relaksasi yang disusun oleh Bakeuda Pangkalpinang sebelumnya sudah dievaluasi oleh pihak Pemrov Babel. Karena itu, katanya, sudah seharusnya Bakeuda Pangkalpinang mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, lurah hingga para pengembang.
“Karena dalam hal ini, informasi antara kenaikan menkop dengan relaksasi yang tidak sama, sehingga informasi yang sampai kepada masyarakat hanya tentang kenaikan NJOP yang bahkan mencapai 1000 persen lebih, tentu bakeuda harus bekerja keras dan secara masif menyampaikan penyesuaian relaksasi ini kepada masyarakat luas, jangan sampai ada informasi yang yang tidak utuh diterima oleh masyarakat kita,” pinta Rio.
Menurut Rio, kenaikan NJOP maksimal 100 persen sudah sangat wajar mengingat sudah hampir 10 tahun tidak ada kenaikan yang signifikan untuk NJOP atau PBB di Kota Pangkalpinang. Dan tentunya, lanjut Rio, wajar jika masyarakat berharap kenaikan NJOP ini diiringi dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
“DPRD pun sudah beberapa kali melakukan audiensi bersama masyarakat dan developer terkait dengan polemik kenaikan NJOP ini, dan hari ini masalahnya kami anggap selesai ketika memang sudah ada kesepakatan dari pemerintah daerah bahwa kenaikan NJOP atau PBB maksimal 100 persen,” pungkas Rio.(dom007)
Foto : istimewa/NET
Editor : Leona
