KILAS BABEL.COM – Edaran soal syarat membeli minyak satu harga di Gorontalo menuai polemik. Pasalnya, saat ini pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mewajibkan masyarakat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Vaksin saat membeli minyak goreng.
Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor: 511/DPP/ 106/II/2022 tentang Pelayanan Penjualan Minyak Goreng. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi pemerintah dalam meminimalisasi kelangkaan serta mencegah tindakan penimbunan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Bahkan, dalam aturan tersebut, setiap pembeli wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal vaksin dosis 2. Edaran tersebut telah diterbitkan dan sudah diantar langsung ke toko dan ritel yang tersebar di Kabupaten Gorontalo.
Salah seorang warga Kabupaten Gorontalo Meylana mengaku, jika mereka khawatir dengan memberikan data KTP dan KK. Jangan sampai KTP dan KK mereka akan disalahgunakan oleh oknum tersebut.
“Kalau hanya kartu vaksin mungkin bisa, tapi ini mereka minta KTP dan KK. Jangan sampai NIK kami bisa disalahgunakan,” kata Meylana sebagaimana dikutip dari liputan6.com, Sabtu (26/2).
Menurutnya, persoalan minyak goreng tidak seharusnya dimintakan administrasi seperti itu, sebab minyak goreng merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Nah, kalau kami tidak mau memberikan data itu, apakah kami tidak bisa menikmati minyak goreng satu harga,” ungkapnya.
“Jangan sampai masalah minyak goreng akan timbul masalah baru soal penggunaan data secara ilegal,” dia menambahkan.
Dirinya berharap pemerintah mengkaji kembali soal kebijakan ini. Warga bukan dalam kapasitas menolak aturan ini, tetapi lebih menjaga kerahasiaan data mereka.
“Tidak ada jaminan data itu aman. Jadi kami mohon Pak Bupati longgarkan aturan ini,” ungkapnya.
“Kami hanya butuh minyak goreng bisa stabil satu harga, bukan malah diminta KTP dan lain-lain yang bisa memicu masalah baru,” ia menandaskan.
Sumber dan foto : liputan6.com
Editor : Leona
