KILAS BABEL.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung membidik sebanyak 197.992 keluarga sebagai sasaran program percepatan penurunan kekerdilan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Jumlah tersebut merupakan hasil pemutakhiran data terbaru yang dilakukan petugas. Jika dibandingkan dengan hasil pendataan keluarga tahun 2021 (PK-21) yang tercatat 289.975 keluarga, jumlah keluarga sasaran 197.992 ini turun menjadi 68,2 persen,” kata Kepala BKKBN Perwakilan Babel Fazar Supriadi di Pangkalpinang, Kamis (13/10).
Meskipun demikian, kata dia, hasil pemutakhiran PK-21 tetap akan digunakan untuk mendukung percepatan penurunan kekerdilan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Menurut dia, pendekatan berbasis keluarga berisiko kekerdilan merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi spesifik dan sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang berisiko melahirkan anak dengan hambatan pertumbuhan atau stunting.
Upaya pendekatan terhadap keluarga berisiko kekerdilan diharapkan mampu menjadi pemicu dan pemacu dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan percepatan penurunan kekerdilan.
“Verifikasi dan validasi data Keluarga Risiko Stunting (KRS) dilakukan oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan pengolahan data dilakukan PKB/PLKB di tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan pada semester I Tahun 2022,” katanya.
Oleh karena itu, Fazar mengatakan perlunya dilaksanakan rekonsiliasi hasil verifikasi dan validasi data KRS di tingkat kabupaten dan kota dalam rangka menyebarluaskan informasi agar bisa dilanjutkan dengan intervensi yang tepat guna oleh para petugas lintas sektor sesuai bidang kepada keluarga sasaran.
“Data ini penting untuk menyusun berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya bersama percepatan penurunan kekerdilan di Babel bisa terpadu,” katanya.
Pihaknya juga telah melakukan beberapa kali pemantauan di tingkat kabupaten dan kota, salah satunya di Kabupaten Belitung dan bertemu langsung dengan Bupati Sahani Saleh.
Menurut Bupati Belitung Sahani Saleh, pengawasan kegiatan pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang dilakukan BKKBN Babel perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari seluruh pihak.
“Kami percaya data BKKBN lebih akurat karena kader yang melaksanakan benar-benar mendata secara ‘door to door’ dan selalu dimutakhirkan setiap tahun. Apalagi data BKKBN sekarang sudah menjadi satu satunya sumber data untuk program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Ia berharap, program-program yang dilakukan pemerintah benar-benar tepat sasaran sesuai hasil pemutakhiran data keluarga yang dilakukan saat ini.
Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 berlangsung dari 1 September hingga 31 Oktober 2022 melibatkan tenaga lapangan sebanyak 1.422 kader pendata.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 19,93 persen pada tahun 2019 menjadi 18,6 persen pada tahun 2021.
Sumber : Antara
Foto : ilustrasi/NET
Editor : Putra Nalendra
