Mendagri Buka-Bukaan Soal Rapor APBD Pemda Tahun 2022

oleh -768 Dilihat
Mendagri Tito Karnavian. (ist)

KILASBABEL.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka-bukaan ihwal realisasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2022. Hasilnya, baik dari sisi pendapatan dan belanja meningkatkan dibanding tahun sebelumnya.

Tito mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2022 secara nasional rata-rata sebesar Rp 1.165,98 triliun atau 97,51 persen dari target. Jumlah ini meningkat 1,35 persen dibandingkan periode 2021 yang terealisasi 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun.

Adapun dari sisi belanja, Tito mengungkapkan, pada APBD 2022 secara nasional terealisasi sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun. Nominal belanja ini meningkat 2,04 persen dibanding 2021 yang terealisasi 86,16 persen atau sebesar Rp1.098,29 triliun.

“Realisasi APBD Tahun 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen,” kata Tito melalui keterangan tertulis, Minggu (12/2).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan, penyebab semakin naiknya realisasi pendapatan dan belanja negara ini karena monitoring hingga asistensi dari pemerintah pusat terus digencarkan terhadap pemda pada 2022.

“Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD. Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin,” ucap Fatoni.

Selain itu, ia menekankan, peranan kepala daerah juga menjadi penting dalam percepatan belanja daerah ini. Meski tak membuka data per daerah, ia menekankan, kepala daerah yang rajin menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) pasti realisasi APBD semakin mendekati target.

“Berdasarkan hasil monev kami, kepala daerah dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus,” terangnya.

Jika dirincikan pertingkatan daerahnya, realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan pada 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp 349,98 triliun. Sedikit turun dari realisasi 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp 354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan 2020 meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp 323,88 triliun.

Realisasi APBD provinsi dari sisi belanja secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp 344,69 triliun, lebih tinggi dari 2021 yang sebesar 89,44 persen atau Rp 349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp 314,78 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten pada 2022 sebesar 97 persen atau Rp 665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp 629,16 triliun. Selain itu, juga lebih tinggi 6,36 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,64 persen atau Rp 593,27 triliun.

Belanjamya terealisasi 87,37 persen atau Rp 658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan APBD kabupaten pada 2021 yang sebesar 85,18 persen atau Rp 612,12 triliun. Lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan periode 2020 yang terralisasi 81,79 persen atau Rp 578,51 triliun.

Realisasi pendapatan pada APBD kota tahun itu sebesar 96,04 persen atau Rp 150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen dibandingkan 2021 sebesar 94,17 persen atau Rp 139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 93,01 persen atau Rp 133,79 triliun.

Dari sisi belanjanya terealisasi 86,86 persen atau Rp 152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp 136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan pada 2020 sebesar 81 persen atau Rp 127,97 triliun.

“Data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja di daerah masing-masing,” ucap Fatoni.

 

Editor : Putra Nalendra

No More Posts Available.

No more pages to load.