KILASBABEL.COM – Bupati Sukirman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang auditor, Kamis (30/3).
Penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima LKPD Bangka Barat Unaudited TA 2022 oleh Bupati Sukirman, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan keuangan kepada Kepala BPK perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Bupati Sukirman menyampaikan rasa terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras sampai hari ini dalam upayanya membuat skema untuk menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami meminta arahan dan bimbingan Kepala BPK Perwakilan, mengenai apa yg menjadi kekurangan dan untuk dijadikan perbaikan kedepannya. Kami siap untuk dikoreksi. Mudah-mudahan kedepan kami akan lebih cepat, saya mengajak kepada tim untuk aset-aset yang belum dibenahi untuk cepat diselesaikan,” sebut Sukirman dalam sambutannya.
Sudarwinto, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan laporan yang diserahkan pemerintah daerah telah dilengkapi dengan pernyataan review oleh inspektur, dan telah diuji penyajiannya oleh tim pemeriksa, dan akhirnya tidak ditemukan saldo yang tidak beres.
“Sehingga kami nyatakan dapat diperiksa. Kami mengapresiasi pemerintah daerah telah menyampaikan secara tepat waktu LKPD Unaudited tahun anggaran 2022 pada akhir Maret ini, hal ini mengindikasikan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah secara sistem sudah semakin baik,” ungkap Sudarwinto.
Sebelumnya, LKPD Bangka Barat tahun anggaran 2021 mendapatkan opini WTP. Hal tersebut menjadikan Negeri Sejiran Setason tiga tahun berturut-turut memperoleh penilaian akuntabel tersebut sejak tahun anggaran 2019.
“Kami berharap, Kepala Daerah beserta seluruh jajaran, terus berusaha untuk mewujudkan komitmen, untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan kompatibel, serta meningkatkan capaian yang terdampak langsung secara positif terhadap layanan kepada masyarakat,” harap Sudarwinto.
“Kami juga meminta kepada pemerintah daerah untuk turut mendorong kelancaran pemeriksaan baik dalam penyediaan dokumen, informasi, dan menjamin kelancaran pada pemeriksaan lapangan,” imbuhnya.
Turut hadir dalam penyerahan LKPD ini, Sekretaris Daerah Bangka Barat, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala BPKAD, beserta Tim Audit BPK Perwakilan provinsi. (SP)
Editor : Putra Nalendra
