KILASBABEL.COM – Kepala Badan Pusat Statistik Bangka Barat, Baiq Kurniawati mengungkapkan bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki angka kemiskinan terendah di antara Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bangka Belitung.
Baiq menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pihaknya pada Maret lalu, angka kemiskinan dan inflasi Kabupaten Bangka Barat memiliki angka lebih baik dibandingkan wilayah lain di provinsi ini.
“Kabupaten Bangka Barat memiliki angka kemiskinan paling rendah se-Provinsi Bangka Belitung,” ungkap Baiq kepada para peserta rapat paparan Reformasi Birokrasi (RB) yang digelar di ruang rapat studio BP4D Bangka Barat, Selasa (09/08).
Dengan angka kemiskinan yang rendah tersebut, Baiq mengakui bahwa Pemerintah Daerah Bangka Barat dapat serta fokus pada penurunan kemiskinan ekstrim yang menjadi salah satu agenda RB.
“Yang menjadi agenda reformasi birokrasi pemerintah tahun ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024,” ujarnya.
“Lalu bagaimana dengan angka kemiskinan ekstrim di Bangka Barat?. Berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bangka Barat itu hanya 0,41 persen, atau sekitar 875 orang,” tambah Baiq.
Ia lanjut memberikan kisi-kisi kepada peserta rapat akan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menekan angka kemiskinan di Bumi Sejiran Setason.
“Kunci dalam pengentasan kemiskinan adalah ketika kita bisa meningkatkan pendapatan dari keluarga atau rumah tangga tersebut. Berarti kalau pendekatannya adalah pendapatan, berarti ada PR dari pembukaan lapangan kerja,” saran Baiq.
Baginya, inflasi yang menjadi salah satu fokus utama pada RB Tematik ini merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan pada masa sekarang. Namun tentu saja ada kiat-kiat yang bisa dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga angka inflasi tetap berada pada level aman.
“Yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengendalikan inflasi ini berada pada titik yang masih wajar, ekonomi masih bisa bergerak, pemerintah masih bisa survive, jadi masyarakat kita daya belinya masih bisa,” tutup Baiq. (SP)
