KILASBABEL.COM – Jelang tahun politik, banyak tentunya tokoh dari berbagai kalangan yang ingin mencari kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pencarian kursi ini bukan hanya modal dengkul, peminat yang ingin ‘nyaleg‘ atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Dalam program “Your Money Your Vote” CNBC Indonesia, Rabu (24/5) malam, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 Fahri Hamzah membeberkan modal minimal yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi anggota DPR RI. Nilainya cukup fantastis, yakni mencapai miliaran rupiah.
“Saya kira range-nya mungkin ya, dari orang yang betul-betul enggak terlalu punya itu mungkin kalau untuk pusat itu Rp 5 miliar sampai Rp 15 miliar,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa ‘politik uang’ ini tersebut sudah menjadi permainan yang lazim dalam demokrasi tanah air. Secara lugas, dirinya pun mencontohkan orang-orang kaya yang selalu terpilih setiap lima tahun sekali.
“Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini,” tegas Fahri.
Hal ini jelas terkadang mencoreng nama baik demokrasi yang telah dibangun Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan agar tidak fokus dalam urusan memperbanyak ‘logistik’ saja.
“Nah ini yang begini-begini ini kan artinya warning bagi kita kontestasi pemilu kita bukan lagi gagasan tapi logistik,” lanjutnya.
Untuk urusan pemilihan presiden, Fahri mengungkapkan bahwa pertarungan dan modalnya lebih besar lagi. Nilai modalnya bisa mencapai triliunan rupiah.
“Tapi kalau pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang Rp 5 triliun, nggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak,” kata Fahri.
Dia mencontohkan peristiwa yang ramai beberapa waktu lalu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tahun 2017.
“Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar puluhan miliar bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya pikir 5 triliunan itu. Minimal,” ujar Fahri.
Sumber : cnbcindonesia.com
Editor : Rakha
