KILASBABEL.COM – Presiden Joko Widodo meminta BPK, menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN dan BUMD untuk memeriksa anggaran janggal di lembaganya. Sebab, Jokowi mengungkap ada temuan anggaran perjalanan dinas yang lebih besar daripada tujuan utama peruntukannya.
“Saya meminta mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian bapak ibu menteri kepala lembaga, kepala daerah serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan,” kata Jokowi dalam Penyampaian Pelaporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 di Istana Negara, Senin (26/6).
Jokowi memberikan contoh ada anggaran untuk penyuluhan pertanian di suatu APBN provinsi yang porsi perjalanan dinas lebih besar. Dari total anggaran Rp1,5 miliar, sebesar Rp1 miliar hanya untuk perjalanan dinas.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta seluruh lembaga lebih efektif dalam membuat anggaran supaya sesuai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.
“Hal ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” tegasnya.
Jokowi mengingatkan anggaran harus difokuskan untuk program unggulan. Seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lainnya.
Terlebih lagi, anggaran tersebut seharusnya digunakan membeli produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
“Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas,” jelas Jokowi.
Sumber : merdeka.com
