Oleh :
Dr. Muhadam
(Penulis, Peneliti dan Akademisi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
KILASBABEL.COM – Salah satu isu besar dalam pemilu 2024 adalah politik uang. Menurut Bawaslu (2023), lima provinsi paling rawan politik uang yaitu Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara. Menariknya, salah satu dari 20 daerah rawan politik uang adalah Kabupaten Banggai. Satu kabupaten di Sulawesi Tengah dengan tingkat pendapatan signifikan sejak masuknya investasi asing selain Kabupaten Morowali.
Posisi Banggai ranking dua setelah Jayawijaya. Jayawijaya satu di antara tiga kabupaten termiskin di Provinsi Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir (BPS, 2022). Kontras dengan itu, Banggai merupakan satu di antara dua wilayah di Sulteng yang angka kemiskinannya di bawah 10% selain Kota Palu (BPS, 2022). Artinya, Banggai bukan daerah termiskin sekalipun pernah mencapai inflasi tertinggi di 2022.
Terlepas dari mempersoalkan metodologi yang digunakan Bawaslu, tentu ini alarm positif untuk mengantisipasinya. Dengan begitu diperlukan strategi efektif guna mengurangi penyakit sosial yang memalukan di tengah pesta demokrasi. Kerawanan tidak selalu terjadi sebagaimana asumsi kerawanan tinggi pada kelompok minoritas dan partisipasi publik di Kota Banda Aceh dalam Pilwakot 2017 (Bawaslu Aceh, 2023).
Politik uang bukan gejala baru. Ia mungkin sama tuanya dengan dunia ini. Bentuknya bervariasi walau tujuannya sama, memengaruhi pengambil keputusan atas nama individu, kelompok maupun institusi. Suap misalnya, term lain yang telah eksis sejak Mesir dan Yunani kuno. Hampir semua perangkat institusi negara digerogoti suap. Suap bahkan menjadi semacam tradisi budaya (Priyono, 2019).
Kata Zoelva (2014), politik uang dalam pemilu menjamur dalam tiga lapis. Lapis pertama antara elite politik dengan kelompok oligarki. Apalagi bila elitnya adalah pengusaha sekaligus penguasa. Seluruh kebijakan dari hulu hingga hilir mudah disesuaikan seturut keinginan para pemodal. Kesulitan terbesar kita menumbangkan elite politik karena di-back up kuat kelompok oligarki.
Lapis kedua adalah elite politik dengan sesama elite politik dalam satu organ partai. Politik uang digunakan untuk memperoleh posisi puncak dalam mekanisme pemilu, atau pembayaran rekomendasi dalam proses kandidasi. Dulu, nomor urut menentukan prestasi. Kini, tanpa rekomendasi partai, sulit bagi seseorang melaju sebagai kandidat kendati terbuka jalur independen.
Lapis ketiga antara elite dengan basis pemilih. Politik uang digunakan lewat serangan fajar maupun serangan dhuha. Isinya paket sembako dan uang tunai. Dalam banyak kasus yang hampir merata di Indonesia, isi amplop mulai 50, 100, 200, 300, 500, hingga 1 juta rupiah per orang. Lapis ini biasanya menguntungkan kelompok tim sukses yang bekerja di lapangan.
Mayoritas hasil penelitian menunjukkan tiga faktor utama pemicu terbentuknya politik uang yaitu, kebiasaan, ekonomi, dan kesadaran politik. Kebiasaan kolektif menerima suap dari elite lewat door to door menunjukkan inklusivitas masyarakat terhadap politik uang. Artinya masyarakat terbuka dan bersikap permisif terhadap praktik politik uang.
Faktor ekonomi menjadi alasan paling sering terjadi. Padahal paket sembako dan uang yang diberikan tak lantas menuntaskan kemiskinan dalam waktu sekejap. Dalam jangka panjang, recehan itu dipertukarkan elit lewat proyek lima tahunan. Dalam bahasa populer, tak ada makan siang percuma. Semua akan disubstitusi lewat utak-atik penganggaran.
Terakhir, rendahnya kesadaran politik membuat masyarakat lebih berorientasi pragmatis ketimbang jangka idealis. Politik dipandang sebagai urusan pribadi dan instan, bukan urusan orang banyak dalam jangkauan masa depan. Kritik Bertolt, tak ada buta paling buruk kecuali buta politik. Andai sadar, dengan tegas kita menolak politik uang termasuk menghindari politisi busuk.
Tentu saja dibutuhkan strategi pertama, mengaktifkan budaya malu lewat teks agama dan kearifan lokal. Keagamaan kita rasanya terjebak pada ritualitas sebagai simbol ketimbang praktiknya menolak suap seperti dicontohkan Hatta, Soedirman, Sutami atau Hoegeng. Bila agama dan budaya tampak dalam sosok semacam itu, artinya masyarakat masih alergi politik uang. Mungkin sanksi sosial lebih efektif dibanding hukuman fisik.
Kedua, penting memastikan tetesan kue ekonomi benar-benar terbagi pada masyarakat. Ironis bila daerah kaya sumber daya alam menjadi pengemis di kampungnya sendiri. Dengan asumsi APBD Banggai yang hampir mencapai 2,5 T di banding daerah sekitarnya, selayaknya tercipta pemerataan pembangunan hingga mampu menekan serendah mungkin pengangguran terbuka.
Akhirnya, pendidikan politik penting menjadi strategi kurikulum agar politik tak sekedar dipahami sebagai pesta demokrasi dan urusan amplop individu, tapi soal negara dan kemaslahatan orang banyak (publicum). Politik bukan semata memilih pemimpin, tapi apa kontribusi pemimpin dalam jangka panjang. Kata seorang filosof, kita butuh bor ukuran seperempat inci, tapi jauh lebih penting kemampuan bor memperlihatkan lubang seperempat inci. (*)
