KILASBABEL.COM – Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi menilai diangkatnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah memberikan contoh buruk bagi proses demokrasi.
Menurut Airlangga, PSI justru melemahkan citra yang selama ini dibangun sebagai partai yang memiliki ciri demokrasi. Sebab, suatu partai demokratik modern harus dibangun melalui proses pelembagaan politik yang tertata.
“Proses penentuan pejabat partai, apalagi proses suksesi maupun pemilihan kepemimpinan dilakukan melalui prosedur demokratik yang berlangsung, baik melalui kongres maupun muktamar yang melibatkan kesepakatan dari seluruh partai, tentu dengan proses penjenjangan yang tertata,” ungkap Airlangga, Selasa (26/9/2023).
Terpilihnya seseorang yang baru masuk menjadi bagian dari partai tidak lebih dari satu bulan, kata Airlangga, seolah memperlihatkan adanya problem besar dalam kelembagaan internal PSI, dan justru bertolak belakang dengan semangat pelembagaan partai yang demokratis.
Sama halnya dengan terpilihnya Kaesang yang notabene baru dua hari bergabung ke dalam PSI, masih kata Airlangga, menunjukkan PSI tidak menggunakan proses tata kelembagaan yang ajek dan reguler untuk memilih pemimpin.
Pemilihan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI yang berlangsung secara cepat, juga menunjukkan tidak terujinya proses meritokratik maupun penggemblengan terhadap Kaesang sebagai bagian dari dialektika.
“Sebagai politisi yang berproses dalam partai politik, sudah seharusnya menjadi bagian dari budaya politik. Apabila PSI mengaku sebagai partai bercorak demokrasi lho ya,” kata Airlangga.
Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh PSI justru tidak menjadi proses yang baik, dan dalam jangka panjang justru merugikan langkah politik Kaesang dalam karier politiknya dalam jalan instan yang dia tempuh.
Image dari publik dengan cara instan seperti ini justru akan berkontribusi pelemahan bagi PSI maupun Kaesang itu sendiri.
“Publik justru akan melihat terjadinya perendahan mutu atau regresi kelembagaan internal PSI. Alih-alih penguatan reformasi kelembagaan dalam tubuh PSI, justru berbanding terbalik,” kata Airlangga.
“Apabila PSI hendak melakukan reformasi kelembagaan bagi penguatan elektoral dalam pilpres 2024, keputusan menjadikan Kaesang Pangarep sebagai ketum PSI, sebaiknya dipertimbangkan ulang,” pungkas Airlangga.
Kaesang Jadi Ketum PSI karena Privilege Anak Jokowi
Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggeser Giring Ganesha. Padahal, putra bungsu Presiden Jokowi itu baru bergabung selama dua hari di PSI.
Penunjukan Kaesang sebagai ketua umum disampaikan pada saat PSI menggelar Kopdarnas yang diadakan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin malam, 25 September 2023.
Pengumuman Kaesang Pangarep menjadi ketua umum tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pembina yang dibacakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
“Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan ketua umum PSI menetapkan, Bro Kaesang Pangarep sebagai ketua berlaku sejak 2023 hingga 2028,” kata Grace dalam pidatonya.
Kaesang Pangarep sendiri tidak memungkiri adanya hak istimewa atau privilege yang dimilikinya sehingga bisa menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Oh privilege. Privilege selalu ada, udah gitu aja,” tutur Kaesang di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Kaesang Pangarep tidak menjelaskan maksud dari hak istimewa yang dimilikinya itu, apakah sebagai anak dari Presiden Jokowi atau faktor lainnya. Namun begitu, dia tidak menampik privilege mempunyai andil dalam pilihan hidupnya. Dia juga tidak bisa pungkiri sebagai anak dari Presiden Jokowi.
“Ya privilege. Lah saya mengiyakan, kok masih diulang lagi,” kata Kaesang.
Sumber: liputan6.com
