KILASBABEL.COM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dan mengambil sumpah Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11).
Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 22 November 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyematkan tanda pangkat dan menyerahkan tongkat komando kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI, menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Agus Subiyanto merupakan putra Cimahi, tepatnya dari Baros, Cimahi Tengah, Jawa Barat. Dia lahir pada 5 Agustus 1967 dari lingkungan keluarga tentara mengingat ayahnya merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir sersan kepala.
Usai mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Cimahi, Agus melanjutkan sekolah menengah atasnya di Bandung pada 1983–1986. Selepas itu, dia berhasil menembus rangkaian seleksi menjadi taruna Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1991.
Agus, yang kemudian masuk kecabangan Infanteri, meniti kariernya sebagai seorang perwira pertama di lingkungan Korps Baret Merah (Kopassus).
Dia pernah bertugas sebagai Kepala Seksi (Kasi) Operasi Sektor A Grup 3/Pusdikpassus (Pusat Pendidikan Pasukan Khusus), kemudian Komandan Batalyon (Danyon) 22/Manggala Yudha Grup 2 Kopassus/Sandi Yudha yang bermarkas di Kartasura, Jawa Tengah, dan Kepala Penerangan (Kapen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
18 Tahun Isi Jabatan Strategis
Dalam rentang waktu selama kurang lebih 18 tahun, Agus mulai mengisi jabatan-jabatan strategis, antara lain, Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta (2009–2011). Dalam rentang waktu itu, Presiden RI Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Kemudian dia menjabat Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) pada 2011–2014, Asisten Operasi Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan (2014–2015), dosen Madya Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad) pada 2015, perwira menengah Detasemen Markas Besar TNI AD (2015–2016), Komandan Resimen Induk Kodam (Danrindam) II/Sriwijaya (2016–2017).
Agus mulai “pecah” bintang dan menyandang status sebagai perwira tinggi bintang satu saat menjabat Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako (2017–2018).
Kemudian, dia menjabat Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Wadanpussenif Kodiklatad) pada 2019–2020, lanjut sebagai Danrem 061/Surya Kencana pada 2020.
Karier militer Agus terus moncer terutama saat dia menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020–2021, yang otomatis pangkatnya naik satu tingkat menjadi seorang mayor jenderal. Agus pun menjadi salah seorang perwira TNI yang berada di lingkaran dekat Jokowi sejak dia masih menjadi Wali Kota Surakarta sampai akhirnya Presiden RI.
Dia kemudian lanjut mengemban tugas sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi (2021–2022), kemudian Wakil Kepala Staf TNI AD mendampingi Jenderal Dudung pada 2022– 25 Oktober 2023.
Arahan Khusus Jokowi
Jenderal Agus Subiyanto mengatakan dirinya telah menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, usai terpilih menjadi Panglima TNI. Agus mengaku Jokowi memberikan sejumlah arahan kepadanya.
“Ya ada (arahan) waktu itu saya menghadap beliau, arahannya ya itu,” kata Agus usai resmi dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/11).
Dia menuturkan diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua. Selain itu, Agus diminta untuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga tentang penanganan bencana alam.
“Melaksanakan tugas pokok, berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat tentang penanganan Papua, tentang bencana alam yang sering terjadi jadi kita kolaborasi dengan kementerian terkait,” jelasnya.
“Itu yang disampaikan Bapak Presiden. Kita menggandeng semua,” sambung Agus.
Disisi lain, Agus mengungkapkan sejumlah upaya yang akan dilakukan untuk menjaga netralitas TNI di Pemilu 2024. Salah satunya, mendirikan posko-posko pengaduan netralitas TNI di setiap daerah.
“Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut,” ujar Agus.
Dia juga menginstruksikan jajaran di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI. Agus menegaskan bahwa prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Untuk itu, dia memastikan akanmenindak tegas oknum TNI aktif yang melakukan politik praktis. Agus menyampaikan sanksi bisa berupa teguran maupun tindakan pidana.
Sumber : liputan6.com
