KILASBABEL.COM – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ambil pusing dengan pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga, pembangunan IKN harus terus dijalankan.
“Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya,” kata Jokowi di Hutan Kita JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Dia membantah pembangunan IKN memicu ketimpangan baru. Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur justru untuk pemerataan ekonomi dan penduduk yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa.
“Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawasentris. Kita ingin Indonesiasentris. Karena kita ingat 58 persen ekonomi ada di Jawa, 58 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesiasentris,” jelasnya.
“Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk, populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya ada pemerataan,” ujar Jokowi.
Kendati begitu, dia mengatakan pembangunan IKN tak dapat selesai hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Jokowi menyebut pembangunan IKN harus berkelanjutan agar terjadi pemerataan ekonomi dan penduduk.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang,” pungkas Jokowi.
PKS Kampanyekan Jakarta Tetap Ibu Kota
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11/2023).
Dalam acara tersebut PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk “Jakarta Tetap Ibu Kota Negara”.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan, PKS sejak awal menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, ” ucap Syaikhu.
“Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara,” sambungnya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, dan keberlanjutan.
“DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan,” tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.
Bangun Pusat Ekonomi di Kota Kecil
Dari sudut pandang pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
“Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu.
Syaikhu menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
“Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup,” kata dia.
“Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia,” tandas Syaikhu.
Sumber : Liputan6.com
