KILASBABEL.COM – Penyelenggaraan pelayanan publik 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka terbaik se-Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian dan sumber daya manusia masyarakat di daerah itu.
“Kepatuhan pelayanan publik di kabupaten/kota sudah tinggi dan berada di zona hijau, kecuali Bangka Barat yang masih kurang atau di zona kuning,” kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Safrizal ZA saat pemberian penghargaan pelayanan publik kabupaten/kota se-Kepulauan Babel 2023, Kamis (4/1/2024).
Ia mengatakan pemberian penghargaan pelayanan publik kabupaten/kota se-Kepulauan Babel 2023 merupakan salah satu wujud sinergisitas antara Pemprov Kepulauan Babel dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terhadap tingkat kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Peringkat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023 terbaik diraih Kabupaten Bangka dengan nilai 97,13 atau zona hijau kualitas tertinggi, Belitung Timur dengan nilai 94,35 atau zona hijau kualitas tertinggi.
Selanjutnya Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai 93,71 atau zona hijau kualitas tertinggi, Bangka Selatan dengan nilai 92,33 zona hijau kualitas tertinggi, Kota Pangkalpinang bernilai 91,70 zona hijau kualitas tertinggi, Belitung bernilai 88,87 zona hijau kualitas tertinggi dan Kabupaten Bangka Barat dengan nilai 77,70 berada di zona kuning kualitas sedang.
“Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban seluruh pejabat dan aparatur penyelenggara negara maupun pemerintah tanpa kecuali, oleh karena itu merupakan suatu keniscayaan bagi kita semua untuk berkomitmen dan bertanggungjawab melaksanakannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang,” katanya.
Menurut dia untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik diperlukan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, kepala daerah, kepala perangkat daerah dan kepala unit penyelenggara layanan beserta seluruh tenaga pelayanan yang terlibat di dalamnya karena pelayanan tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari diri kita masing-masing untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
“Saya berharap kepada seluruh instansi pemerintah dan perangkat daerah baik yang sudah menjadi lokus penilaian dan pengawasan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman tahun ini baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota maupun yang belum menjadi lokus untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap tingkat kepatuhan pelayanan publik dengan memperhatikan dimensi, variabel dan indikator penilaian yang sudah ditentukan,” katanya.
Ia menyatakan saat ini ada beberapa hal yang menjadi topik permasalahan dalam pelayanan publik yang harus disikapi dengan bijaksana antaranya budaya pelayanan prima menuntut aparatur pemerintah selaku penyelenggara layanan ketika berhadapan dengan masyarakat selaku pengguna layanan harus meningkat secara kualitas maupun profesionalitas karena hal ini yang sering menjadi sumber keluhan.
Standar pelayanan menuntut adanya kebijakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan fasilitas penunjang pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keterbukaan akses bagi pengguna layanan.
“Pengelolaan pengaduan yang responsif, proporsional dan akuntabel,” katanya.
Sumber : Antara.
