KILASBABEL.COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengapresiasi langkah Pemerintah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) dalam mendukung pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subdisi agar tepat sasaran.
Langkah ini dibuktikan dengan diresmikannya pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 541/259/IV tanggal 23 oktober 2023 tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu atau solar subsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Terlebih pada poin kesembilan pada surat edaran tersebut menyebutkan bahwa bagi pengguna fuel card dengan kendaraan menunggak pajak paling lambat dua bulan akan dilakukan pemblokiran fuel card.
Peresmian tersebut berlangsung di SPBU 2433167 PT Karya Patra Inti Prima Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (1/2/2024).
“Kami dari Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini yang terkait dengan kegiatan pengawasan ataupun pengendalian BBM bersubsidi atau pun energi yang ada di Provinsi Bangka Blitung,” ujar Region Manager Retail Sales Sumbagsel, Awan Raharjo usai peresmian.
Awan mengatakan, Provinsi Bangka Belitung ini memang dikenal sebagai provinsi yang sangat inovatif dalam bidang pengawasan, pengendalian BPM subsidi dan pastinya juga dalam bidang yang lainnya.
“Dulu saya ingat sekali diawali dengan program Fuel Card, sekarang juga dalam program My Pertamina ini menjadi salah satu provinsi yang menjadi pionir se nasional. Dan tahun 2023, di bulan Desember, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan penghargaan dari BPH Migas sebagai provinsi terbaik dalam pengawasan dan juga pengendalian BBM bersubsidi. Luar biasa, sangat kita apresiasi,” tutur Awan.
Seperti diketahui bersama, kata Awan, di tahun 2023 lalu, Pertamina sudah melaunching program My Pertama QR Code, yang mana program ini juga merupakan penugasan dari pemerintah terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi jenis bio solar dan pertalite. Dalam program ini, kata dia, masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi diwajibkan harus menggunakan QR code.
“QR Code ini digunakan agar anggaran subsidi yang telah dianggarkan oleh pemerintah, itu bisa betul-betul ditelusuri sampai ke pengguna akhirnya. Kalau dulu, sebelum adanya program QR code, kita tidak memiliki data yang pasti bahwa BBM subsidi ini tersalurkan kepada konsumen mana. Sekarang dengan QR code itu tercatat bahwa kendaraannya, mobilnya, plat nomornya, jenisnya, itu yang memakai tercatat dalam database Pertamina,” papar Awan.
Karena itu, dikatakan Awan, tentunya program ini harus terus mendapatkan pengembangan di Provinsi Bangka Belitung dan dia melihat Provinsi Babel sudah melaksanakannya.
“Ya launching hari ini juga salah satu bentuk pengembangan kalau kami menilainya, karena setelah memang diberlakukan bahwa yang bisa mendapatkan BBM bersubsidi ini ialah kendaraan – kendaraan yang memang memiliki STNK yang masih hidup dan kelayakan untuk jalan, bukan kendaraan – kendaraan yang sudah sebetulnya tidak difungsikan lagi. Ini yang memang dipastikan mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Awan.
Lebih lanjut Awan menyampaikan bahwa untuk BBM subsidi sudah ada kuota yang ditetapkan dan kuota ini harus dimaksimalkan kepada kategori konsumen tertentu yang memang sudah digariskan agar tidak ada kebocoran yang terjadi di luar daripada kategori-kategori konsumen atau masyarakat yang telah ditetapkan.
“Ketika praktek di lapangan ini bisa saja terjadi bahwa kendaraan – kendaraan yang sebetulnya sudah tidak aktif yang dulunya mungkin sudah masuk gudang, tidak diperpanjang lagi STNK-nya atau STNK-nya sudah mati atau mungkin tidak memiliki plat nompr sama sekali ini bisa saja memakai BBM subsidi, karena kita ketahui bersama harga antara subsidi dan non-subsidi sangat jauh. Subsidi kita salurkan dengan harga Rp 6.800 dan untuk non-subsidinya saat ini mungkin di kisaran Rp17 ribu ke atas, sehingga terdapat perbedaan sekitar Rp 10 ribu lebih per liternya. Yang tentunya hal ini pasti sangat mengundang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dengan adanya program yang salah satunya saat ini kita akan launching, kita bisa minimalisir hal tersebut,” tegas Awan.
Untuk itu, Awan berharap dengan adanya program yang sangat bermanfaat ini bisa menjaga angka kuota BBM subsidi di Provinsi Bangka Belitung, sehingga kedepannya tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait dengan kurangnya kuota BBM bersubsidi khususnya solar ataupun pertalite.
“Dengan demikian, masyarakat di Bangka Belitung juga bisa memaksimalkan program subsidi ini dengan baik, sehingga juga bisa memutar roda perekonomian dengan lebih baik,” kata Awan.
Senada, Sales Area Manager Retail Babel, Adeka Sangtraga Hitapriya menambahkan pada prinsipnya Pertamina senantiasa mendukung langkah-langkah tersebut demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pendapatan daerah serta mewujudkan energi berkeadilan.
“Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah dan seluruh stakeholder akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat mengenai penyaluran Solar subsidi,” kata Adeka.
Selain itu, dikatakan Adeka, Pertamina terus memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Solar dan penyaluran BBM berjalan dengan maksimal.
“Kami akan terus memonitor seluruh proses distribusi Solar mulai dari Terminal BBM hingga konsumen. Bahkan Pertamina juga telah menegaskan kepada seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan penyaluran BBM Bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Adeka menyebut, di sepanjang 2023 lalu tercatat ada 40 SPBU di wilayah Bangka Belitung yang dikenakan pembinaan. Bahkan di awal 2024 ini, sudah ada 7 SPBU yang dilakukan pembinaan.
“Ya kedepannya harapannya angka yang dikasih pembinaan ini berkurang, makanya kuncinya ada di operator, jadi operator ini yang harus kita disiplinkan nanti, kita akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti aparat penegak hukum ataupun yang berkepentingan dalam distribusi subsidi BBM ini untuk mendisiplinkan SPBU atau operator, sehingga masyarakat itu bisa lebih tenang dalam menikmati BBM subsidi,” tandas Adeka.
Sebelumnya, launching Sistem Pemblokiran Full Card dan QR Code subsidi tepat My Pertamina ini dilakukan secara langsung oleh Pj Gubernur Babel Safrizal Zakaria Ali. Pereamian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan Surat Kesepakatan Dukungan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Forkopimda, PT Pertamina Persero, Bank BRI dan DPC Hiswana Migas Bangka Belitung tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu/solar subsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan sepakat dan berkomitmen mendukung serta melaksanakan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 541/259/IV tanggal 23 oktober 2023 tentang pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu / solar subsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna terciptanya pendistribusian bahan bakar minyak yang tepat sasaran dan adil bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.(mg7)
