Oleh :
Muhadam Labolo
(Penulis, Peneliti dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
KILASBABEL.COM – Kurang lebih 20 perguruan tinggi bersuara dalam bentuk deklarasi kebangsaan. Sebuah ekspresi keprihatinan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun tak mewakili 4.523 perguruan tinggi di Indonesia, namun aksi kecil itu menunjukkan geliat kaum middle class sebagai agent perubahan.
Suara kelas menengah tampak lebih soft dibanding misalnya suara kepala desa yang destruktif. Para pendidik fungsional itu sebatas mengirim pesan moral dari jauh. Sementara para kades yang notabene instrumen struktural pemerintah justru memperlihatkan perilaku anarkhis di depan parlemen.
Pesan moral kaum pegiat ilmu itu tentu jauh lebih mudah ditangkap. Ia mengetuk pikiran dan nurani. Pesan itu setidaknya membangun kesadaran kognitif agar pemerintah tetap menjaga kewarasan, objektivitas dan rasionalitas dalam praktik pemerintahan.
Pesan deklarasi pun berkehendak mengetuk nurani. Nurani yang pekat sekurangnya dapat tercerahkan oleh para guru besar yang sehari-hari berkutat mendidik, mengajar dan meneliti. Kesadaran nurani dapat mengubah afeksi agar meluruskan pikiran. Nurani lazim dirujuk sebagai lokus bertanya paling akhir dan jujur.
Tentu saja tak semua dosen dari 316.912 mau meluangkan waktu. Sebagian besar tersandera oleh beban administrasi pendidikan. Mungkin itu pula yang membuat para dosen tak dapat keluar dari rutinitas administrasi. Mereka tumbuh dan berkembang di menara gading. Kehilangan sense of belonging atas dinamika lingkungan.
Beban administrasi yang menggunung kini menjadi perhatian dua dari tiga capres. Beban itu tak hanya menyandera aktivitas dosen, juga membatasi ruang kreativitas, daya pikir, selain memaksa menjadi administrator perkantoran. Mereka mengalami semacam amnesia atas tanggungjawab moral di luar pagar kampus masing-masing.
Ekspresi para dosen senior itu sekaligus mengirim pesan kepada semua yang berkepentingan. Termasuk parlemen yang sehari-harinya mewakili rakyat mengawasi gerak pemerintahan. Tersendatnya saluran sebagai kanalisasi formal mendorong ekspresi bergerak di luar parlemen yang bersifat insidentil dan aklamatif.
Terlepas respon pemerintah yang menganggap ekspresi sebagai vitamin dalam kerangka berdemokrasi, tentu saja pesan itu mensubstitusi peran parlemen yang mati rasa. Kekuasaan seakan kehilangan kontrol. Kekuasaan tanpa kontrol dapat membahayakan dirinya sendiri. Menciptakan impunitas karena rasa kepemilikan yang lama.
Kekuasaan butuh vitamin agar sehat dan bugar. Kesehatan pemerintah hanya mungkin didiagnosis oleh stakeholders eksternal. Ia tak boleh sepihak menyatakan sehat kendati faktanya kurang sehat. Ia mesti berterima kasih atas advice para ahli yang menilai kecenderungan kondisi tak baik-baik saja. Pemerintah perlu terapi agar normal kembali.
Kesehatan pemerintah setidaknya perlu dilihat pada dua hal. Pertama kesehatan fisikal, berkaitan dengan berfungsinya instrumen dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Kedua, kesehatan non fisikal. Berkaitan dengan semangat atas diterapkannya prinsip-prinsip etik dan moralitas dalam gerak langkahnya.
Dalam konteks itu kualitas pemerintah kemungkinan disoroti. Terkadang Ia tak bermasalah atas fungsi-fungsi praktisnya. Namun boleh jadi Ia bermasalah atas hilangnya prinsip-prinsip moral yang menjadi fondasi gerak bernegara. Kesitulah tujuan ideal para akademisi mengirim pesan. Tak lebih dari itu. (*)
