AHY Sebut Agenda Pemberantasan Mafia Tanah jadi Prioritas

oleh -755 Dilihat
Foto : by rri.co.id

KILASBABEL.COM –

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya agenda pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, namun juga merugikan negara.

Hal itu dikatannya dalam Rapat Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Senin (4/3/2024). Pada rapat ini dilakukan pengkajian awal dan penentuan target operasi kasus sengketa dan konflik pertanahan di tahun 2024.

“Jaringan mafia tanah ini dapat berdampak serius kepada perekonomian kita. Butuh keseriusan kita untuk membentuk ekosistem yang ramah untuk semua,” kata AHY di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.

Menurut AHY, ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak, salah satunya bisa diwujudkan dengan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia turut menyinggung kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah bersama Kejaksaan Agung dan Polri.

“Jangan sampai investor tidak punya keyakinan dalam berinvestasi karena adanya mafia tanah di sana-sini. Semoga Satgas-Anti Mafia Tanah ini dapat bergerak cepat dan progresif,” ujarnya.

AHY-pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan dari tahun ke tahun. Terutama, sinergi Kementerian ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah bersama aparat penegak hukum (APH) lainnya.

“Tahun 2023 lalu, target operasi adalah 61 target. Ternyata ada 86 target yang berhasil diproses, ini capaian yang luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, kerja keras yang dilakukan berbagai pihak berhasil menyelamatkan negara dari potensi kerugian sebesar lebih dari Rp11 triliun. Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah Arif Rachman mengungkapkan strateginya mencegah dan menyelesaikan masalah tindak pidana pertanahan.

Diantaranya strategi integrasi hexagonal. “Konsep integrasi hexagonal ini mengedepankan koordinasi, kolaborasi,” kata Arif yang juga sekaligus Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN

“Serta sinergi bersama empat pilar, seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.”. Ia mengatakan, rencana target operasi untuk tahun 2024 adalah 66 target operasi.

Namun, dari data yang ada, para peserta Pra Ops saat ini telah mengantongi sebanyak 99 target operasi. “Dari 99 target operasi ini akan kita analisis dan evaluasi kiranya berapa yang bisa dijadikan target operasi,” ujarnya.

Selama lima tahun Satgas-Anti Mafia Tanah ini berdiri, tercatat operasi yang berhasil diselesaikan sudah melebihi target. “Dari target 304 kasus, telah berhasil diselesaikan sebanyak 328 target operasi,” katanya.

 

Sumber : RRI.co.id.

No More Posts Available.

No more pages to load.