KILASBABEL.COM – Ratusan masyarakat mendatang Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menanyakan pengambilan sikap atas kepastian penawaran saham yang diberikan oleh BUMN PT Timah kepada BUMD PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera dalam penyertaan saham di WIUPK Blok Merbuk Kenari, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (7/8/2024).
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan mewakili Pj. Gubernur Babel Safrizal menemui massa. Eko menyatakan akan menunggu kebijakan Pj. Gubernur terkait tuntutan aksi.
“Aspirasi sudah kami catat, saya tidak dalam kapasitas untuk memutuskan mau atau tidak terkait BUMD ini. Tentunya yang harus memutuskan itu Pj. Gubernur, jadi pada momen ini kami tidak berhak memutuskan,” ujar Eko.
Pemprov Bangka Belitung memastikan serius dalam mengatasi permasalahan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah.
“Memang persoalan bukan hanya di Bangka Tengah, tapi hampir seluruh daerah. Pj. Gubernur serius untuk meminta bumd kita masuk disana, karena bumd juga bisa membantu keuangan daerah,” ucapnya.
Pemprov Babel bersama perwakilan masyarakat pun sepakat untuk kembali melakukan audiensi secara langsung dengan Pj. Gubernur Bangka Belitung.
“Intinya pak Pj. Gubernur serius dan sudah melakukan rapat, terkendala masih kesiapan bumd kita. Dalam waktu dekat kita akan segera menjadwalkan kembali, agar Pj. Gubernur secara langsung yang melakukan audiensi dengan masyarakat,” ujarnya.
Salah seorang perwakilan masyarakat, Hendri mengatakan tujuannya datang untuk menemui Pj. Gubernur karena dalam proses pelaksanaannya ada tiga identitas yang harus dilalui, baik itu dari PT Timah, BUMD Kabupaten Bangka Tengah, BUMD Provinsi Kepulauan Babel.
“Nah, bupati kami (bateng) dalam sisi penganggaran tidak akan mampu melakukan itu karena sistemnya ketok palu dulu dan sekarang baru dilakukan penganggaran. Jadi, sekarang ada sistem anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan setoran modal,” kata Hendri.
Sumber : rri.co.id
