KILASBABEL.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) mendapatkan kategori ‘Baik’, dengan menduduki peringkat 9 nasional kategori Pemerintah Provinsi (Pemprov) penilaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu ditandai dengan piagam penghargaan yang diterima Pj Gubernur Sugito oleh Kepala BPS Babel, Toto Haryanto Silitonga di Kantor Gubernur, Kamis (17/10/2024).
“Saya mengapresiasi dua OPD Pemprov Babel, yakni BKPSDM dan Dinas Pendidikan yang menjadi fokus penilaian EPSS tahun 2024 dan tim penilai internal. Semuanya telah bekerja dengan baik dalam melakukan penyelenggaraan statistik sektoral dan penyediaan bukti dukung, sehingga kita bisa mendapatkan nilai IPS (indeks pembangunan statistik) sebesar 2,78 dan termasuk kategori baik,” kata Sugito.
IPS menjadi suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral indeks ini.
Menurutnya, IPS tahun ini jauh lebih baik dari pada tahun lalu sebesar 1,75 yang masih termasuk kategori kurang. Ini berkat kolaborasi dan pembinaan yang intensif yang dilakukan BPS pada setiap tahapan kegiatan statistik sektoral mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan rancang bangun, pengumpulan data, analisis, diseminasi dan evaluasi data.
“Ke depan saya mengharapkan hasil IPS yang barusan kita terima dapat dijadikan bahan dalam menyusun rencana aksi peningkatan reformasi birokrasi general, rencana pembinaan, pelaksanaan statistik sektoral yang terukur dan berdampak kepada seluruh OPD,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Babel Toto Haryanto Silitonga menjelaskan, EPSS tidak hanya sekadar menilai statistik sektoral yang dihasilkan, tetapi juga memastikan bahwa perangkat daerah memiliki dasar yang kokoh untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“IPS yang dihasilkan melalui EPSS akan menjadi bahan evaluasi bagi instansi seperti Kemenpan-RB, Bappenas, dan Kemendagri,” ujar Toto.
Nilai IPS tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, Satu Data Indonesia, serta urusan statistik di pemerintah daerah. Selain itu, IPS juga berfungsi sebagai indikator tambahan dalam penilaian kinerja perangkat daerah. (*)
