KILASBABEL.COM – Sejumlah menteri dan kepala lembaga di kabinet Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran. Berbagai alasan dipaparkan seperti untuk mendukung program prioritas presiden hingga untuk menjalankan program kementerian.
Berikut ini merupakan sejumlah kementerian yang sudah memberikan kode agar anggaran kementeriannya ditambah.
Menteri HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi menteri pertama yang ingin tambahan anggaran. Sehari setelah dilantik, dia menyebut anggaran Kementerian HAM perlu ditambah menjadi Rp 20 triliun.
Dia menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM. “Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta.
Dia menilai Prabowo punya alasan khusus memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM. Menurut dia, rencana besar itu harus didukung dengan anggaran yang tidak sedikit.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin,” kata dia.
Menko Pemberdayaan Masyarakat
Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap tahun 2025 mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp 100 triliun. Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat 2024, di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Cak Imin mengatakan tambahan anggaran untuk Bansos itu bisa berasal dari upaya pemerintah menutup segala kebocoran APBN. Dia berharap upaya itu sukses, sehingga anggaran untuk Bansos bisa ditingkatkan.
“Kita berharap ini sukses (efisiensi) paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ditambahkan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun, amin,” katanya saat memberikan sambutan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab dipanggil Ara meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan Kementerian Perumahan untuk membangun 3 juta rumah per tahun.
Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun. Sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.
“Berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun. Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun,” katanya dikutip dari CNN Indonesia.
“Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP,” ujarnya.
Kepada Sri Mulyani, dia juga meminta bantuan sumber daya manusia (SDM). Dia berharap Kemenkeu bisa menempatkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan di Kementerian PKP. Seperti diketahui, Ara memang meminta SDM Kemenkeu untuk bertugas di kementeriannya.
Menurutnya, bantuan tenaga pegawai Kemenkeu dibutuhkan agar program perumahan yang sudah direncanakan bisa terkoordinasi dengan baik.
Menteri Koperasi
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun pada 2025. Jumlah itu berarti meningkat signifikan dibandingkan pagu yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi sebesar Rp 274,45 miliar.
Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.
“Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000,” kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, dikutip daridetik.com.
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 34,20 miliar untuk 2025. Tambahan anggaran ini salah satunya untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 30,77 miliar.
Plh Kepala LKPP Iwan Herniwan mengatakan lembaganya berkomitmen untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengatakan anggaran LKPP tahun depan dipangkas dari sebelumnya Rp 244,79 miliar menjadi Rp 166,71 miliar.
“Kami mendukung apa yang menjadi visi-misi Asta Cita Kabinet Merah Putih, terkait dukungan ini kami mempersiapkan untuk program MBG, pendampingan, penyediaan, sampai advokasi dan pengadaan barang jasa,” kata Iwan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, (18/11/2024).
“Hal lainnya dukungan anggaran LKPP 2025 mengalami penurunan dari Rp 244,79 miliar menjadi Rp 166,71 miliar,” kata dia lagi.
Iwan mengatakan untuk mendukung program prioritas Prabowo itu LKPP membutuhkan tambahan anggaran yang nilai totalnya mencapai Rp 34,20 miliar. Tambahan anggaran itu terdiri dari anggaran untuk dukungan MBG sebesar Rp 30,77 miliar dan operasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
“Jadi totalnya Rp 34,20 miliar,” ujar dia.
Khusus untuk tambahan anggaran terkait program MBG, secara lebih rinci anggaran tambahan itu akan digunakan untuk 3 tujuan. Pertama adalah pemanfaatan katalog elektronik sebagai pasar digital bagi produk UMK/BUMDes untuk pengadaan program MBG sebesar Rp 25,89 miliar. Kedua Pemenuhan kompetensi SDM bagi pegawai Badan Gizi Nasional/satuan pelayanan untuk pengadaan program MBG sebesar Rp 1,37 miliar. Dan ketiga untuk kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk program MBG sebesar Rp 3,49 miliar. (*)
