KILASBABEL.COM – Korea Selatan menghadapi krisis politik besar yang makin memanas setelah polisi menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol sebagai bagian dari penyelidikan terkait deklarasi darurat militer yang kontroversial. Gejolak juga terjadi kala eks Menteri Pertahanan mencoba bunuh dini dan Komisaris Polisi Nasional ditangkap.
Dilansir Reuters pada Rabu (11/12/2024), polisi melakukan penggeledahan di kantor Yoon di tengah meningkatnya penyelidikan atas upayanya memberlakukan darurat militer pada 3 Desember lalu. Penggeledahan ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat keamanan kepresidenan, meskipun Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan menolak memberikan pernyataan resmi.
Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa surat perintah penggeledahan menyebut Yoon sebagai subjek utama penyelidikan.
Yonhap juga melaporkan bahwa Yoon tidak berada di kompleks kantor kepresidenan saat penggeledahan berlangsung. Presiden, yang telah meminta maaf di televisi nasional pada Sabtu sebelumnya, belum muncul di depan publik sejak itu.
Ia juga dilarang meninggalkan negara dan menjadi subjek penyelidikan pidana, meskipun belum ditahan atau diperiksa.
Upaya Bunuh Diri Mantan Menteri Pertahanan
Di sisi lain, Kim Yong-hyun, mantan Menteri Pertahanan yang merupakan sekutu dekat Yoon, mencoba bunuh diri di pusat penahanan tempat ia ditahan atas tuduhan pemberontakan. Kim ditemukan oleh penjaga setelah mencoba menggantung diri menggunakan pakaian dalamnya, menurut Shin Yong-hae, kepala layanan koreksi Kementerian Kehakiman.
Meskipun nyawanya terselamatkan, insiden ini memperlihatkan tekanan besar yang dihadapi oleh pejabat tinggi yang terlibat dalam deklarasi darurat militer tersebut. Kim sebelumnya telah mengundurkan diri dari jabatannya dan ditangkap atas perannya dalam perintah kontroversial itu.
Adapun deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember secara mendadak menyebabkan krisis konstitusional di Korea Selatan, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat. Langkah ini juga memicu kemarahan luas di parlemen, termasuk dari anggota partai Yoon sendiri, People Power Party (PPP).
Setelah deklarasi itu, Presiden Yoon memerintahkan pengerahan pasukan militer ke parlemen. Menurut laporan Komandan Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Kwak Jong-geun, kepada komite parlemen, Yoon memerintahkan untuk “mendobrak pintu” dan “menyeret keluar” anggota parlemen.
Namun, langkah tersebut segera ditolak oleh parlemen, termasuk oleh anggota PPP. Dalam sesi yang diadakan secara mendadak, mereka memilih untuk menuntut pencabutan darurat militer, yang kemudian dilakukan beberapa jam setelah deklarasi.
Sejumlah pejabat tinggi juga telah ditangkap dalam penyelidikan ini. Pada Rabu pagi, Komisaris Polisi Nasional Cho Ji-ho ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Ia diduga mengerahkan pasukan polisi untuk menghalangi anggota parlemen memasuki gedung parlemen saat deklarasi darurat militer berlangsung.
Penangkapan ini mengikuti serangkaian penahanan lainnya, termasuk terhadap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Sementara itu, Perdana Menteri Han Duck-soo saat ini ditunjuk untuk mengelola urusan negara, meskipun langkah tersebut menuai kritik dari oposisi dan pakar hukum.
Upaya Pemakzulan Presiden
Pemakzulan Presiden Yoon kini menjadi fokus utama oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat (DP). Mereka berencana mengadakan pemungutan suara kedua untuk memakzulkan presiden pada Sabtu mendatang, setelah pemungutan suara pertama pada 7 Desember gagal karena boikot dari anggota PPP.
Pemimpin DP, Lee Jae-myung, menyatakan keyakinannya bahwa proses pemakzulan akan berhasil kali ini. “Kereta pemakzulan telah meninggalkan stasiun. Tidak ada yang bisa menghentikannya,” katanya dalam pertemuan partai.
Untuk meloloskan pemakzulan, dua pertiga dari anggota parlemen dalam majelis tunggal yang dikuasai oposisi diperlukan. Jika disetujui, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah Presiden Yoon harus dicopot dari jabatannya.
Sementara itu, di tengah krisis ini, ketegangan publik meningkat. Serikat pekerja logam, termasuk pekerja di Kia Corporation, mengumumkan mogok kerja pada Rabu. Selain itu, karyawan lembaga keuangan, termasuk Bank of Korea, juga bergabung dalam aksi protes. (*)
