KILASBABEL.COM – Penetapan Puasa Ramadan 2025 menjadi perhatian utama masyarakat karena melibatkan berbagai pihak. Selain pemerintah, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga turut menentukan keputusan tersebut.
Lalu, kapan penetapan awal puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah? Berikut jadwal awal puasa Ramadan 2025 menurut pemerintah, NU, dan Muhammadiyah.
Awal Ramadan 2025 versi Pemerintah
Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis kalender Hijriah 1446 H, yang memperkirakan Ramadan dimulai pada 1 Maret 2025. Namun, jadwal ini dapat berubah sesuai keputusan pemerintah.
Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan awal Ramadan karena menunggu hasil sidang isbat pada 28 Februari 2025. Sidang isbat sendiri merupakan penentuan awal bulan Hijriah berdasarkan pemantauan hilal.
Awal Ramadan 2025 versi NU
Nahdlatul Ulama (NU) hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi tanggal awal puasa Ramadan 2025. Dalam menentukan 1 Ramadan, NU menggunakan metode rukyat dan hisab.
Proses penetapan dilakukan serentak di beberapa titik, seperti pinggiran pantai yang menghadap barat atau gedung-gedung tinggi. Metode rukyatul hilal dan hisab digunakan dalam pelaksanaan ini untuk memastikan keakuratan penentuan awal Ramadan.
Awal Ramadan 2025 versi Muhammadiyah
Sementara itu, Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menetapkan 1 Ramadan 1446 H, Sabtu (1/3/2025). Keputusan ini didasarkan pada perhitungan ilmiah yang dilakukan oleh organisasi tersebut.
Muhammadiyah juga telah menentukan bahwa Idul Fitri 1446 H akan dirayakan, Minggu (30/3/2025). Penetapan ini mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar bahwa awal puasa Ramadan 2025 dilaksanakan serentak antara pemerintah, NU, dan Muhammadiyah. Penetapan ini berdasarkan hasil perhitungan dan metode yang digunakan oleh ketiga pihak.
Jika penetapan ini disetujui, 1 Maret 2025 diperkirakan menjadi hari pertama puasa Ramadan di Indonesia. Kesepakatan antara organisasi dan pemerintah memungkinkan tercapainya keputusan ini. (*)
