KILASBABEL.COM, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang dan juga Forkopimda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kota Pangkalpinang menghadiri pelaksanaan Rapat Forum Komunikasi Kota Pangkalpinang terkait Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan Pangkalpinang di Smart Room Center (SRC) Kantor Walikota Pangkalpinang pada Kamis, (10/4/2025).
Dalam sambutannya, Unu Ibnudin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mendukung tercapainya UHC Prioritas sebagai upaya menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
“Terima kasih atas terselenggaranya forum komunikasi ini, tadi sangat menarik diskusinya, pada intinya dari segi formal kita ingin mempertahankan prioritas, tetapi kewajiban utamanya tetap dalam sisi pelayanan, pelayanan kesehatan adalah prioritas utama, pemerintah daerah harus aktif dalam mengantisipasi berbagai kendala, khususnya dalam hal teknis administrasi dan validasi data kepesertaan BPJS,” sebutnya.
Dirinya menyoroti terkait masih adanya permasalahan seperti kartu BPJS tidak aktif dan perbedaan data di lapangan yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kita harus tetap melayani masyarakat, tetapi di sisi lain terdapat tantangan administratif yang tidak bisa diabaikan, karena itu perbedaan data di lapangan dan persyaratan sering menjadi penghambat dalam sisi pelayanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dinamika sosial ekonomi masyarakat membuat data kemiskinan dan klasifikasi kemampuan ekonomi warga kerap berubah. Oleh sebab itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh.
“Perubahan status ekonomi bisa terjadi kapan saja. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak membiarkan urusan administrasi menjadi penghambat akses layanan kesehatan yang seharusnya bisa dilaksanakan secara cepat dan tanggap,” ungkapnya.
Pj Wali Kota juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menyinkronkan data dan perencanaan anggaran secara efektif.
“Koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Bappeda, Bakeuda sangat diperlukan. Jika data akurat dan anggaran tersedia, tidak akan ada kendala dalam memberikan layanan,” ucapnya.
Ia bahkan membuka kemungkinan untuk memanfaatkan dana CSR maupun dukungan dari masyarakat sebagai cadangan dana kesehatan darurat.
“Jika ada warga yang mendadak sakit dan belum terdaftar, kita harus punya mekanisme cepat untuk menanganinya. Ini adalah bentuk solidaritas sosial. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap dapat memperkuat sinergi semua pihak yang terlibat serta merumuskan strategi konkret untuk mempercepat pencapaian UHC Prioritas di Kota Pangkalpinang.
“Validasi dan pembaruan data adalah tanggung jawab kita bersama, jangan sampai ada warga yang tidak terlayani hanya karena kesalahan data, semua pihak harus bersinergi demi pelayanan kesehatan yang maksimal,” pungkasnya.(nuggi3)
