KILASBABEL.COM – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025–2026 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan DPRD. Sejumlah orang tua mengeluhkan sistem yang tidak transparan, minim informasi, serta terkesan menyulitkan akses pendidikan yang adil.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Mehoa, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat sejak ditutupnya jalur afirmasi dan prestasi. Ia menilai, lemahnya penyampaian informasi menjadi akar dari kebingungan yang dialami para orang tua.
“Masih banyak orang tua bingung karena tidak tahu harus menghubungi siapa. Informasi dari sekolah dan dinas tidak tersampaikan dengan maksimal,” ujar Mehoa.
Komisi IV mendesak agar Dinas Pendidikan segera membuka data penting secara terbuka, mulai dari jumlah rombongan belajar (rombel), asal sekolah pendaftar, hingga rincian kuota dan teknis zonasi. Kejelasan data tersebut dianggap penting untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat.
“Kalau data seperti jumlah kelas dan kuota per zona dibuka, masyarakat bisa lebih paham dan merasa diperlakukan adil,” tambahnya.
Mehoa juga menyoroti pentingnya kehadiran help desk dan hotline di setiap sekolah untuk memudahkan akses komunikasi. Ia menilai, tidak semua orang tua merasa nyaman bertanya langsung ke panitia di lapangan.
“Perlu layanan yang ramah dan terbuka. Hotline resmi bisa jadi solusi agar masyarakat tidak merasa bingung atau terabaikan,” ujarnya.
Distribusi Guru dan Ketimpangan Sekolah Favorit
DPRD Babel juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi siswa dan guru. Mehoa menyayangkan masih adanya konsentrasi pendaftar dan tenaga pendidik di sekolah-sekolah favorit, sementara sekolah lain kekurangan siswa maupun guru berkualitas.
“Kalau kita ingin mutu pendidikan merata, jangan biarkan guru-guru terbaik hanya terkonsentrasi di satu sekolah. Distribusinya harus adil,” tegasnya.
Afirmasi Berbasis Agama Jadi Sorotan
Isu afirmasi berbasis agama juga menjadi perhatian serius. Menurut Mehoa, terdapat laporan bahwa sistem tidak membaca nilai siswa non-Muslim dengan semestinya, sehingga menimbulkan kesan adanya perlakuan diskriminatif.
“Kami minta ini segera diklarifikasi agar tidak muncul prasangka. Pendidikan harus berpihak pada keadilan untuk semua anak bangsa,” katanya.
Harapan DPRD: Perbaiki Sistem, Wujudkan Pendidikan Adil
Komisi IV DPRD Babel mendorong agar Dinas Pendidikan segera membenahi sistem penerimaan siswa baru dan memastikan seluruh proses berjalan terbuka, informatif, dan tidak diskriminatif.
“Harapan kami, anak-anak bisa sekolah dengan tenang, tanpa harus stres karena sistem yang rumit dan tidak berpihak,” tutup Mehoa. (*)
