KILASBABEL.COM – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Babel tahun anggaran 2024. Hal ini ditegaskannya usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di ruang sidang utama DPRD Babel, Senin (30/6/2025).
Menurut Didit, laporan yang disampaikan oleh BPK merupakan cerminan dari peran pengawasan yang diemban oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, ia menilai perlu dilakukan langkah cepat dan konkret guna memastikan temuan-temuan tersebut tidak berlarut-larut.
“Ini bagian dari fungsi kontrol kami. Temuan BPK bukan hanya catatan biasa, tapi menjadi dasar penting untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan terkait sejumlah temuan yang diungkap dalam laporan tersebut. Didit menyoroti pula bahwa beberapa persoalan keuangan yang muncul, ternyata merupakan temuan lama yang belum juga dituntaskan.
“Dari informasi yang kami terima, ada temuan yang sudah tiga tahun berlalu namun belum ada penyelesaian maksimal. Ini tentu menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Babel telah menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui forum rapat anggaran dalam waktu dekat. Didit menyebutkan, forum ini akan menjadi ruang penting untuk membahas langkah-langkah korektif dan strategi penyelesaian.
“Insya Allah pada pertengahan Juli nanti kami akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Gubernur, termasuk saran tindakan yang bisa diambil untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut,” pungkasnya.
Langkah ini, menurut Didit, adalah bentuk tanggung jawab DPRD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di Bangka Belitung. (*)
