KILASBABEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan penambahan kuota gas elpiji 3 kilogram untuk rumah tangga miskin (RTM) dan pelaku UMKM.
Usulan ini, mengacu dari arahan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), agar kebijakan lama disesuaikan dengan perkembangan ekonomi daerah.
Permintaan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi XII DPR RI, PT Pertamina Patra Niaga dan PT PLN Persero, di Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Pangkalpinang, Senin (11/8/2025) malam.
Plt. Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Babel, Ahmad Yani, yang mewakili Gubernur Hidayat Arsani, mengemukakan bahwa kebijakan kuota elpiji yang diatur melalui Surat Edaran Gubernur tahun 2016 sudah tidak relevan.
Saat ini, lanjut Ahmad Yani, rumah tangga miskin hanya mendapat jatah pasokan 3 tabung per bulan, sedangkan UMKM 9 tabung.
“Sudah selayaknya dilakukan penyesuaian, apalagi ini juga sejalan dengan usulan Dirjen Migas. Dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat sudah jauh berubah. Harapannya, rumah tangga miskin bisa mendapat 4–6 tabung per bulan, dan UMKM 10–15 tabung,” kata Ahmad Yani.
Ahmad Yani menegaskan, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Babel sangat besar, sehingga penambahan pasokan akan mendorong roda ekonomi bergerak cepat.
Menyoal realisasi, kata Ahmad Yani, Pemprov Babel berencana membawa usulan ini ke Dirjen Migas, BPH Migas dan Pertamina pada September–Oktober 2025, dengan target realisasi pertengahan 2026.
“Nanti Pemprov Babel akan bersurat dulu ke Dirjen Migas, BPH Migas dan Pertamina. Mudah-mudahan usulan ini bisa diterima dan bisa terealisasi di pertengahan tahun depan,” harapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendukung penuh langkah tersebut.
Menurutnya, revisi kebijakan daerah menjadi syarat penting sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
“Silakan revisi dulu surat edarannya. Untuk rumah tangga miskin, kalau 3 tabung per bulan untuk satu KK terlalu sedikit, usulkan jadi 4–6 tabung,” ujar Bambang Patijaya.
“Untuk UMKM juga harus ditambah, jangan hanya sembilan tabung. Perhitungan yang akurat pastinya akan memudahkan pengajuan tambahan kuota ke pusat,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga menegaskan, penyesuaian kuota elpiji akan berdampak positif pada perekonomian Babel.
“Kalau kebijakannya sudah diperbarui, peluang disetujuinya penambahan kuota akan lebih besar. Yang jelas, ini akan berdampak juga ke pertumbuhan ekonomi Babel,” tukasnya. (*)
