KILASBABEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan amnesti dari Wamenaker Immanuel Ebenezer kepada Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden.
Namun, Budi mengingatkan untuk tidak gampang meminta amnesti, mengingat kasus yang menjeratnya masih berjalan. “Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya,” kata Budi digedung Merah Putih KPK, Senin (25/8/2025).
Budi menyarakan agar IEG untuk menjalani proses dugaan korupsi yang menyeret dirinya dan beberapa pejabat Kemnaker. “Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya, ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan,” kata Budi.
Sementara, IEG menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Permintaan maaf dilakukan IEG karena dirinya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasaan izin K3.
“Pertama saya meminta maaf kepada presiden pak Prabowo, Kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga saya minta maaf terhadap Rakyat Indonesia,” kata IEG saat keluar dari gedung KPK, Jumat (22/8/2025).
IEG mengaku bahwa dirinya tidak terjaring operasi senyap yang dilakukan KPK. IEG juga menyangkal sangkaan dari KPK soal dugaan pemerasaan.
“Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi diluar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata IEG.
KPK resmi menahan Wamenaker IEG sebagai tersangka. IEG ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pemerasaan pengurusan izin sertifikasi K3.
“KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif dan telah menemukansekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkanperkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagaitersangka,” kata ketua KPK Setyo Budiyanto digedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
IEG ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya yang merupakan pegawai Kemnaker. Mereka yaitu:
1. IBM selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025.
2. GAH selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi KompetensiKeselamatan Kerja tahun 2022 s.d. sekarang.
3. SB selaku Sub KoordinatorKeselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020 s.d. 2025.
4.AK selaku SubKoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 s.d.Sekarang.
5. FRZ selaku Dirjen Binwasnaker danK3 pada Maret 2025 s.d. Sekarang.
6. HS selaku Direktur BinaKelembagaan tahun 2021 s.d Februari 2025.
7.SKP selaku Subkoordinator
8. SUP selaku Koordinator
9. TEM selaku pihak PT KEMINDONESIA
10. MM selaku pihak PT KEMINDONESIA
KPK mengungkap bahwa para tersangka diduga memark up biaya pengurusan sertifikasi K3. “Tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6.000.000,” kata Setyo.
Setyo mengatakan, kasus pemerasaan ini telah berlangsung dari tahun 2019. Bahkan, menurut perhitungan KPK jumlah dugaan pemerasaan mencapai Rp81miliar. (*)
