Oleh: Eddy Supriadi
Akademisi Universitas Pertiba (Uniper) Pangkalpinang Bangka Belitung
——————————————————————–
KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Bangka Belitung menjadi momentum bersejarah bagi arah baru tata kelola sumber daya alam nasional. Dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak sekadar menghadiri seremoni, tetapi menyaksikan langsung penyerahan aset rampasan negara senilai Rp6 -7 triliun kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang.
Aset yang diserahkan meliputi 108 unit alat berat, enam smelter, 680 ton logam timah, serta uang tunai lebih dari Rp202 miliar. Aset ini sebelumnya berasal dari praktik tambang ilegal yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.
“Presiden Prabowo menyaksikan langsung penyerahan aset barang rampasan negara kepada PT Timah, menunjukkan keseriusan pemerintah menata kembali tata niaga timah nasional.” Setkab RI
Kegiatan ini dihadiri Jaksa Agung, Wakil Menteri Keuangan, para menteri, DPR RI, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Bangka Belitung. Komisi VII dan Komisi XII DPR RI sebelumnya telah meninjau langsung lapangan dan mendorong pelibatan masyarakat dalam tata kelola timah.
“Komisi XII DPR RI mendorong perbaikan ekosistem dan pelibatan masyarakat dalam pertambangan timah Indonesia.” timah.com
Kehadiran Presiden bersama seluruh unsur pemerintahan menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk menata ulang tata niaga timah rakyat. Dalam kerangka itu, Koperasi Merah Putih muncul sebagai solusi nyata wadah ekonomi baru untuk menghubungkan penambang rakyat dengan sistem industri resmi yang adil, legal, dan berpihak pada desa.
1. Koperasi Merah Putih dan Dukungan Perbankan
Dalam teori ekonomi kerakyatan ala Bung Hatta, koperasi adalah alat distribusi keadilan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Kini, dengan adanya Koperasi Merah Putih di setiap desa, pemerintah sesungguhnya telah memiliki jaringan ekonomi mikro yang siap diberdayakan.
Koperasi Merah Putih bisa menjadi penampung resmi hasil timah rakyat dan membeli logam dari para penambang melalui sistem harga transparan. Untuk memperkuat daya beli koperasi, pemerintah dapat mendorong perbankan nasional dan daerah (Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Babel, serta BPD lainnya) untuk memberikan skema modal kerja koperasi berupa credit line berbunga rendah atau pembiayaan bergulir.
Dengan dukungan modal dari perbankan, koperasi tidak lagi tergantung pada tengkulak atau kolektor besar. Aliran ekonomi menjadi sehat, dan nilai tambah hasil tambang rakyat tetap berada di desa.
2. Menghidupkan Solidaritas dan Kepercayaan Desa
Secara sosiologis, sistem koperasi bukan hal baru bagi masyarakat Bangka Belitung. Budaya gotong royong dan kerja bersama telah mengakar sejak lama. Koperasi Merah Putih dapat menghidupkan kembali kepercayaan sosial (social trust) yang sempat pudar akibat praktik perdagangan timah yang tidak adil.
Koperasi dapat menjadi pusat pemberdayaan tempat masyarakat belajar literasi keuangan, pengelolaan hasil tambang, hingga rehabilitasi lingkungan. Dukungan pemerintah daerah dan perbankan akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa koperasi bukan sekadar lembaga simbolik, tetapi sarana ekonomi yang nyata menyejahterakan.
3. Kepastian Hukum dan Integrasi Sistem
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, ribuan penambang rakyat di Bangka Belitung masih bekerja di zona abu-abu hukum.
Koperasi Merah Putih menjadi jembatan legal antara aktivitas rakyat dan sistem hukum negara. Dengan izin resmi dan kerja sama bersama PT Timah Tbk, koperasi bisa berfungsi sebagai penampung legal hasil tambang, disertai sistem pelaporan digital dan pengawasan oleh BUMD.
“Aktivitas masyarakat pendulang ilegal (sekitar 5.000 unit) harus dipikirkan skema integrasinya agar kerusakan lingkungan bisa diminimalkan.” Komisi VII DPR RI, Laporan Kunjungan Kerja Babel 2024.
Dengan integrasi ini, penambang rakyat mendapat perlindungan hukum, negara memperoleh pajak dan data produksi, sementara lingkungan tetap terjaga.
4. Implementasi Nyata Ekonomi Kerakyatan Presiden Prabowo
Program Koperasi Merah Putih adalah simbol konkret dari visi Presiden Prabowo Subianto: membangun kedaulatan ekonomi berbasis rakyat. Saat negara lain bergantung pada korporasi besar, Indonesia justru memperkuat perekonomian dari bawah dari desa, koperasi, dan masyarakat.
“Presiden Prabowo meninjau langsung area pengolahan timah yang sebelumnya berstatus ilegal, memastikan aset negara kembali dikelola secara sah.” Media Nasional, Oktober 2025
Kebijakan ini sekaligus menegaskan arah politik ekonomi baru: kekayaan nasional tidak boleh jatuh ke tangan segelintir elite, tetapi harus menjadi bagian dari ekonomi nasional yang melibatkan rakyat.
5. Sinergi BUMD, Smelter dan Pemerintah Daerah
Penyerahan enam smelter kepada PT Timah menandai babak sinergi baru antara negara, industri, dan masyarakat. Koperasi Merah Putih bisa menjadi pemasok bahan baku dari rakyat, PT Timah sebagai pengolah utama, sementara BUMD dan perbankan menjadi pengelola keuangan dan pendamping bisnis.
Pemerintah daerah perlu mengawal agar tata niaga berjalan terbuka. Dengan sistem digitalisasi, audit publik, dan kemitraan koperasi perbankan, tata kelola timah akan bertransformasi menjadi model “ekonomi hijau berbasis rakyat” yang akuntabel dan berkelanjutan.
Dari Desa, Timah Kembali untuk Bangsa
Momentum besar kunjungan Presiden Prabowo, para menteri, ketua komi XII, gubernur, dan bupati/wali kota ke Bangka Belitung bukanlah seremoni, melainkan titik balik sejarah ekonomi rakyat.
Koperasi Merah Putih hadir sebagai jalan tengah: mempertemukan legalitas, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan dukungan modal perbankan, koperasi mampu membeli hasil timah rakyat, menampungnya secara legal, dan menyalurkannya ke PT Timah. Dengan cara itu, rakyat tidak lagi menjadi objek, tetapi subjek ekonomi nasional.
Dari desa, timah kembali untuk bangsa. Dari rakyat, ekonomi Merah Putih kembali berdiri tegak sebagai ikon nyata ekonomi kerakyatan di era Presiden Prabowo Subianto.(*)
