KILASBABEL.COM, BANGKA TENGAH – Tokoh pemuda yang juga Ketua Harian LPM Bangka Tengah asal Desa Belilik, Kecamatan Namang, Renaldi akhirnya angkat bicara terkait dugaan perambahan kawasan hutan yang terjadi di wilayahnya.
Ia menyatakan akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut tidak hanya ke Gakkum Kehutanan, tetapi juga kepada Satgas PKH dan Presiden Republik Indonesia.
Melalui kuasa hukumnya, DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bangka Belitung, ia memberikan kuasa penuh kepada Feriyawansyah, S.H., M.H., untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara resmi.
Menurutnya, perambahan kawasan hutan di Desa Belilik sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ia mengaku menyaksikan langsung bagaimana kawasan Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dibabat secara masif.
“Bertahun-tahun hutan desa kami dijarah oleh oknum penguasa dan oligarki. Namun hingga kini seolah tak pernah tersentuh hukum,” ujar Renaldi kepada Cyber Media Group Babel, Jumat (13/2/2026).
Ia menuturkan, alat berat diduga beroperasi dalam kawasan hutan selama bertahun-tahun tanpa hambatan berarti. Aktivitas pembabatan bahkan berlangsung berhari-hari, namun dinilai tidak mendapat penindakan tegas dari aparat terkait.
“Saya merasa ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam memperjuangkan nasib anak cucu kami kedepan. Hutan kami habis dijual oknum tak bertanggung jawab. Kebanyakan mereka menjual hanya bermodalkan rintisan atau melalui bandar, dengan luasan di luar nalar,” ungkapnya.
Baca Juga: Polresta Pangkalpinang Letakkan Batu Pertama Pembangunan SPPG di Kecamatan Rangkui
Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas alat berat yang disebut-sebut beroperasi secara terang-terangan.
“Namun herannya, saat alat berat excavator sedang bekerja membabat hutan tersebut, nampak seperti tertutupi awan gelap yang tak terlihat oleh aparat,” tambahnya.
Melalui laporan ini, ia berharap Satuan Tugas PKH, Gakkum Kehutanan Republik Indonesia, serta unsur penegak hukum lainnya dapat bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Saya berharap semua unsur, baik itu Kejaksaan, Satgas PKH maupun Gakkum Kehutanan, bisa bekerja optimal sesuai tupoksi mereka. Pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia tanah,” tegasnya.
Langkah pelaporan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum yang lebih serius terhadap dugaan praktik perambahan hutan di Bangka Tengah, sekaligus menjadi peringatan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang terus berlangsung.(eno)
