KILASBABEL.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait paket kegiatan strategis tahun anggaran 2026.
Acara yang berlangsung di Ruang Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalinang pada Rabu (4/3/2026) ini tidak hanya membahas rancangan program, melainkan juga progres realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
FGD tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dan dihadiri sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Dalam kesempatan itu, Dessy Ayutrisna menegaskan bahwa kegiatan strategis bukan sekadar program biasa, melainkan rangkaian aktivitas terencana yang berdampak besar bagi masyarakat Pangkalpinang.
“Anggaran bukan sekadar angka, melainkan indikator dari perencanaan dan pengendalian yang kita lakukan bersama masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Gandeng Pemkab Belitung, PT Timah Distribusikan Paket Makanan Pokok kepada Masyarakat Selama Ramadan
Menurutnya, kegiatan strategis berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur, seperti pembangunan gedung sekolah, rumah sakit maupun puskesmas.
Tak hanya itu, program juga mencakup optimalisasi layanan kesehatan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan makan bergizi gratis.
“Paket kegiatan strategis sendiri bersifat krusial, membutuhkan anggaran signifikan, serta perlu pengawasan serta pendampingan dari pihak penegak hukum untuk meningkatkan kinerja yang efisien,” tambahnya.
Mengingat pentingnya hal tersebut, dikatakan Dessy, telah ditetapkan Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 100.3.3.3./40/ADPEM/I/2026 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah.
Baca Juga: Safari Ramadan Pemkot Pangkalpinang Sasar Masjid di Gang, Wali Kota: Ingin Dekat dengan Masyarakat
Dalam keputusan itu, lanjut Dessy, paket kegiatan strategis tahun anggaran 2026 dibagi menjadi dua jenis pendampingan yakni pendampingan secara pengawalan pengamanan pembangunan strategi dan pendampingan secara hukum (Legal Assistance).
Lebih lanjut disampaikan Dessy, adapun kriteria yang harus dipenuhi setiap paket kegiatan yakni memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kemudian memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2030 dan emiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, penyerapan tenaga kerja dan kepentingan umum.
“Untuk nilai pagu paket kegiatan atas Rp1 miliar atau kegiatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah serta memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan. Kemudian kriteria lainnya ialah pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender atau e-purchasing dan melibatkan pembebasan lahan dalam rangka mendukung pembangunan strategis Kota Pangkalpinang serta erupakan kelanjutan paket kegiatan strategis tahun sebelumnya,” beber Dessy.
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, DPR Dukung Penundaan Umrah Demi Keselamatan Jemaah
Dessy menyebut, di tahun 2026 ini, terdapat enam OPD yang mengusulkan pendampingan dengan total tujuh paket kegiatan dan pagu anggaran sebesar Rp10,9 miliar.
Adapun enam OPD tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Rp3,4 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pangkalpinang Rp2,9 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Rp2,4 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Rp1,17 miliar dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Rp1 miliar serta Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang termasuk dalam total paket.
Karena itu, Dessy berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin sinergi yang kuat antara Pemkot Pangkalpinang dan stakeholder terkait. Hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan serta optimalisasi penyerapan anggaran guna mewujudkan Pangkalpinang yang lebih maju.
“Kami berharap seluruh kegiatan dapat diilaksanakan dengan baik serta didukung koordinasi yang solid bersama semua stakeholder,” tutupnya.(bgz)
