KILASBABEL.COM – Rencana Pendirian Sekolah Tinggi Agama Konghucu Negeri Negeri (STIAKIN) Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di kawasan Tanjung Bunga Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang mendapat respon positif dari sejumlah kalangan masyarakat.
Bahkan mulai dari perangkat kecamatan, kelurahan, karang taruna, LPM, tokoh agama hingga tokoh masyarakat setempat telah sepakat agar pembangunan STIAKIN bisa segera dilaksanakan.
Pasalnya, masyarakat menilai pembangunan yang menelan biaya senilai Rp45 miliar lebih bersumber dari APBN tahun 2024 itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat baik di bidang sosial, budaya maupun ekonomi serta masyarakat juga akan semakin diberdayakan.
Seperti yang disampaikan Ketua Karang Taruna Kecamatan Bukit, Ferry Firdaus bahwa dari awal pihaknya bersama masyarakat setempat menyambut baik rencana pembangunan STIAKIN yang berada di RT 1 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
“Tidak ada alasan kami menolak pembangunan STIAKIN. Karena layaknya seperti pembangunan Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk, kini kawasan tersebut kian berkembang. Makanya, kami yakin kawasan Temberan dan sekitarnya juga akan berkembang dengan hadirnya STIAKIN,” kata Ferry yang juga didampingi Ketua Karang Taruna Temberan Firman dan LPM Temberan Arif, Jumat (5/7/2024).
Hanya saja, dikatakan Ferry, pihaknya sangat menyayangkan saat ini munculnya pro dan kontra terkait pembangunan tersebut. Bahkan diakuinya, dalam proses pembangunan STIAKIN, lembaga-lembaga baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan seolah-olah menjadi bulan-bulanan antara pro-kontra tersebut.
Ferry mengutarakan, dari awal kegiatan capacity building STIAKIN di Asrama Haji beberapa waktu lalu, tidak ada pernyataan setuju atau pun tidak setuju, hanya memaparkan toleran dan intoleran hingga hari terakhir.
Selain itu, kata dia, pihaknya pun tidak mendapatkan gambaran seperti apa bentuk sekolah, program sekolah dan lain-lain terkait rencana kegiatan. Sementara disisi lain masyarakat mulai ramai dengan rencana pemerintah tersebut, sehingga terjadilah audiensi masyarakat yang menolak Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung selaku pemegang kebijakan pembangunan tersebut.
“Jadi dalam audiuensi Kemenag menampilkan slide dokumentasi kehadiran capacity building kelembagaan yang di undang. Setelah audiensi, kami menjadi sorotan masyarakat yang menolak dan sering di ajak diskusi. Didalam diskusi juga kami konsisten menyatakan kami bagian dari lembaga pemerintahan kelurahan dan kecamatan di ikut serta dalam pembangunan pemerintah pusat hingga daerah. Tidak ada penyataan persetujuan maupun penolakan, kami welcome apa menurut pemerintah itu baik,” tutur Ferry.
Lanjut Ferry, secara pribadi dan keorganisasian, pemerintah telah melihat kultur dan budaya Bangka Belitung untuk menjalankan amanat Undang-undang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, katanya, dengan rasa keadilan umat Khonghucu juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Disisi lain, ujar Ferry, sesuai dengan apa yang didapatkannya dari sosialisasi Kemenag beberapa minggu yang lalu, sekolah tinggi ini sangat tepat di bangun di kawasan wisata religi Tanjung Bunga. Sebab, kedepan secara tidak langsung keberadaan STIAKIN terintegrasi dengan pusat ekonomi masyarakat sekitar (pasar), pusat pemerintahan, dan kawasan wisata, sehingga ke depan akan menjadi multiplier effect bagi lingkungan masyarakat.
“Maka dari itu, kita tidak perlu berfikir sempit, apa yang telah di rencanakan pemerintah itu pastinya sudah dalam kajian yang sangat mendalam, tidak mungkin pemerintah menggelontorkan dana besar hanya untuk coba-coba. Selain itu, tidak perlu adanya kekhawatiran hal ini akan menggerus kearifan lokal dan sosial budaya kita, karena yang dibangun pemerintah itu adalah lembaga pendidikan, yang mana di situ tertanam sosbud nya dan saling menghargai sesama. Kita patut berbangga pemerintah pusat melirik Tanjung Bunga sebagai tempat dibangunnya sekolah tinggi negeri ini,” kata Ferry.
Lebih lanjut Ferry mengemukakan bahwa sejarah Bangka Belitung sangat jelas bahwa kerukunan umat dan toleran sudah mendarah daging di masyarakat. Begitu juga dalam mengisi peradaban, antara masyarakat melayu dan china adalah sama. Bahkan baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya, diakui Ferry, keduanya saling mengisi.
“Terbayang oleh saya, pemerintah daerah menetapkan kawasan wisata religi Tanjung Bunga jelas menggambarkan kebhinnekaan dan itu lah Indonesia. Makanya, besar harapan kami pembangunan itu bisa segera terlaksana,” tutur Ferry.
Senada dengan Fery Firdaus, Tokoh Masyarakat Kelurahan Temberan, Al Hatas Cahyadi juga berpendapat yang sama. Sebagai masyarakat melayu, pihaknya tidak keberatan dengan adanya pembangunan STIAKIN tersebut.
Al Hatas berpendapat bahwa ada beberapa dasar pertimbangan pihaknya tidak keberatan terhadap pw
Pembangunan STIAKIN di Babel khususnya di Kelurahan Temberan. Diantaranya, katanya, STIAKIN adalah lembaga pendidikan yang sifatnya keilmuan dan bukan sebuah ajaran yg menyesatkan atau pun membuah resah di masyarakat.
“Kami tidak dalam konteks mendukung atau tidak mendukung, setuju atau tidak setuju, mengizinkan atau tidak mengizinkan, tetapi prinsip kami seperti prinsip orang Melayu. Sapa negeh e (siapa melarang-red), yang memiliki pengertian orang tidak menganggu kita, kita juga jangan mengganggu orang ( konsep toleransi dalam kearifan lokal orang Melayu), tetapi tetap dalam pantauan untuk batas kewajarannya,” ungkap Al Hatas.
Selain itu, lanjut Al Hatas, sebagai masyarakat terdekat dengan lokasi pembangunan, pihaknya menyadari bahwa tempat tersebut telah dicanangkan pemerintah sebagai tempat wisata religi, dimana dibangun tempat peribadatan dan saling berdekatan dikenal dengan istilah Taman firdaus yang lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat Melayu.
“Disamping itu, kami juga menyadari juga bahwa selama ini belum ada sekolah untuk masyarakat Konghucu yang mana selama ini mereka terkesan tidak beradab karena belum terdidik. Jadi sudah sepatutnya mereka dididik supaya memiliki adab seperti agama yang lainnya,” kata Al Hatas.
Respon Camat
Terpisah, Camat Bukit Intan Amir Laode menyatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya juga menyambut baik pembangunan STIAKIN. Apalagi, kata dia, pembangunan STIAKIN sudah dicanangkan pemerintah pusat pada 2019 lalu.
“Kita sebagai pejabat teknis wilayah, pada dasarnya kita welcome, disini kita tidak mendukung atau pun menolak terkait kebijakan tersebut, tapi karena masih bagian pemerintahan kita siap menyukseskan kebijakan pemerintah,” kata Amir.
Terkait pro dan kontra, menurut Amir, hal tersebut hal yang biasa dalam sebuah kebijakan. Hanya saja pihaknya beharap masyarakat bisa mengerti dan memahami apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah.
“Ini kan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah. Tentunya juga punya tujuan yang baik untuk mendirikan pembangunan STIAKIN tersebut,” tutur Amir.
Demikiannya Lurah Temberan, Iswansyah. Kepada harian ini, Iswansyah juga menyambut baik pendirian perguruan tinggi tersebut.
“Sama dengan Pak Camat, kita pihak kelurahan juga welcome, kita tidak menolak atau pun mendukung pembangunan tersebut. Karena wilayah pembangunannya ada di Temberan, kita siap meneruskan apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Kita tahu, saat ini memang ada pro dan kontra, tapi itu biasa dalam proses demokrasi. Makanya selaku lurah, terkait dukung atau tidak, disini saya kembalikan ke masyarakat, tapi yang jelas tujuan pemerintah pasti baik, apalagi ini untuk bidang pendidikan,” tutup Iswansyah.(bond)
