KILASBABEL.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Kanwil Kemenkumham Babel berhasil meraih 2 (dua) penghargaan keuangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang. Penghargaan ini didapatkan dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder’s Day yang diselenggarakan oleh KPPN Pangkalpinang, Selasa (20/8/2024).
Kegiatan yang digelar di Aula Menumbing, KPPN Pangkalpinang ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Pangkalpinang, Rafael Widiestumargianto. Adapun penghargaan yang didapat oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dalam kesempatan ini, diantaranya adalah Penghargaan Terbaik Kedua kategori Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dengan Pagu di atas 10 Miliar, dan Penghargaan Terbaik Kedua kategori Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Pangkalpinang, Rafael Widiestumargianto dan diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono. Kalapas menyampaikan terimakasih sekaligus mengapresiasi hasil kinerja dari jajaran pengelola keuangan.
“Terimakasih telah melaksanakan tugas dengan baik dalam pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan,” ujar Kalapas.
“Kedepannya, tetap fokus dan laksanakan pekerjaan dengan baik sehingga bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lagi prestasi dan capaian kinerja di bidang keuangan,” ujar Kalapas.
Pada kegiatan ini, Kepala KPPN Pangkalpinang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari mitra satuan kerja KPPN Pangkalpinang sebagai penerima layanan, guna meningkatkan layanan yang diberikan kepada mitra satuan kerja.
Rafael manambahkan, jika capaian nilai IKPA pada satuan kerja pada periode Semester I TA 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode Semester II TA 2023. Beliau juga berharap agar satuan kerja dapat meningkatkan penggunaan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (SP)
