KILASBABEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat Paripurna Penyampaian Hasil Rekomendasi LKPJ Gubernur Kepulauan Babel Tahun Anggaran 2024 di Ruang Paripurna, Kamis, (17/4/2025).
Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 88.4/IV/DPRD/2025 tentang rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Bangka Belitung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Kepulauan Bangka Belitung akhir tahun anggaran 2024.
Rekomendasi DPRD provinsi Babel;
I. Bidang Pemerintahan dan Hukum
A. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Perlu bekerjasama dengan RRI untuk menghidupkan kembali siaran radio di Bangka Belitung dengan meningkatkan kualitas program memperluas jangkauan siaran dan memanfaatkan teknologi digital.
2. Menciptakan Inovasi
3. Lebih Proaktif
4. SPBE harus selalu upgrade
5. Harus bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya guna mempromosikan Provinsi Kepulauan Babel
6. Perlu bersinergi
7. Perlu memperbanyak jaringan internet di setiap kabupaten/Kota
B. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1. Perlu menyusun perencanaan kegiatan dengan lebih matang dan terinci.
2. Meningkatkan konsolidasi internal terhadap rencana kerja (RKT).
3. Agar segera menindaklanjuti segala permasalahan yang ada di sekretariat DPRD, jangan membuat aturan yang bukan kewenangannya.
4. Harus lebih proaktif menginformasikan pelaksanaan kegiatan.
5. Kebersihan kantor perlu ditingkatkan menggunakan tenaga outsourcing.
6. Perlu bekerjasama dengan RRI.
7. Mendorong Pejabat Eselon dan para PPTK di sekretariat DPRD untuk mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan sehingga realiasi anggaran dan realisasi fisik dapat diselesaikan.
8. Meningkatkan dan memaksimalkan SOP.
C. Badan KESBANPOL
1. Penyaluran bantuan dana parpol dilakukan sesuai aturan.
2. Tetap menganggarkan reward untuk paskibraka
3. Intens jalin komunikasi daerah dengan komunikasi.
D. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Perlu menyusun perencanaan kegiatan secara matang dan terinci untuk memastikan kegiatan terlaksana tepat waktu dan sesuai target. Perencanaan yang baik akan memberikan arahan, pedoman, dan prediksi yang akurat, sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Perlu membentuk tim kajian khusus dan tim administrasi dalam memberikan izin izin tambang dan perkebunan dalam pembuktian keabsahan dokumen untuk memastikan proses verifikasi dokumen berjalan efektif dan efisien.
3. Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan izin investasi, diharapkan dapat mengikutsertakan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih maksimal dalam pengawasannya.
4. Perlu bekerjasama dengan Biro Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan Ketika melakukan pengujian keabsahan antara dokumen dengan dilapangan untuk menghindari adanya cacat hukum.
5. Perlu meningkatkan bimbingan teknis terkait pelaporan OSS (Online Single Submission) untuk memastikan pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban pelaporan dan meningkatkan realisasi investasi.
6. UPT DPMPTSP perlu dipindahkan ke Gedung UPT PU sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat Bangka Belitung.
7. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus lebih maksimal untuk menjemput investor supaya berinvestasi ke Provinsi Bangka Belitung dengan fokus pada peningkatan daya tarik dan transparansi. Sajikan data keuangan yang jelas, tunjukkan potensi pertumbuhan, dan buat proses investasi mudah dan aman.
E. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Agar selalu konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan
2. Perlu bekerjasama dengan pihak lain terkait pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara seperti Balai Besar Pengembangan kompetensi Kementerian Komunikasi dan Digital Regional Wilayah Sumatera.
3.. Pada setiap mutasi Aparatus Sipil Negara agar selalu melibatkan aktif tim BAPERJAKAT secara (Badan
E. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Agar selalu konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan.
2. Perlu bekerjasama dengan pihak lain terkait pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara seperti Balai Besar Pengembangan kompetensi Kementerian Komunikasi dan Digital Regional Wilayah Sumatera.
3.. Pada setiap mutasi Aparatus Sipil Negara agar selalu melibatkan aktif tim BAPERJAKAT secara (Badan
E. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Agar selalu konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan.
2. Perlu bekerjasama dengan pihak lain terkait pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara seperti Balai Besar Pengembangan kompetensi Kementerian Komunikasi dan Digital Regional Wilayah Sumatera.
3. Pada setiap mutasi Aparatus Sipil Negara agar selalu melibatkan aktif tim BAPERJAKAT secara (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada pejabat yang berwenang terkait dengan jabatan dan kepangkatan sehingga didapatkan formasi terbaik dari rotasi dan mutasi tersebut.
4. Penempatan kekosongan jabatan harus lebih responsif dalam menangani permasalahan tersebut agar pemerintah dapat berfungsi dengan efektif dan efisien karena kekosongan jabatan yang berkepanjangan dapat menghambat pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan.
5. Membuat inovasi inovasi baru terkait program / kegiatan yang dapat menunjang pembangunan daerah.
F. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Perlu sinergi dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perangkat Daerah lainnya agar penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta patroli dapat dilakukan lebih efektif, tepat, terukur dan akuntabel.
2. Menciptakan inovasi inovasi baru untuk program / kegiatan yang dapat menunjang pembangunan daerah
3. Perlu penambahan jumlah personil dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
G. INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Auditor inspektorat harus memiliki prinsip akuntabilitas, transparan dan tidak ada pilih kasih dalam menjalankan tugasnya.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang penyaluran dana hibah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada penerima hibah terkait prosedur, tata cara, dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah agar dapat dipastikan bahwa dana hibah disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Berperan sebagai ujung tombak dalam memfilter atas penggunaan anggaran di setiap perangkat daerah, jika ada kekeliruan harus segera memberi rekomendasi atau solusi untuk memperbaiki situasi dan mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan
4. Pembinaan perangkat daerah harus dioptimalkan agar kesalahan administratif dapat dikurangi. Pembinaan yang baik dapat meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga kesalahan dapat diminimalisir
H. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Penggunaan Kendaraan Operasional sebaiknya sesuai SOP (Standar Operasi Prosedur) dan regulasi yang berlaku untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan pemanfaatan yang optimal sehingga tidak terjadi klaim ganda dan penggunaan
tersebut harus berkirim surat ke Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Perlu adanya perhatian lebih terhadap kebersihan asrama,
terutama terkait penanganan barang-barang bekas agar tetap nyaman dan sehat bagi penghuninya. Dan harus ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada asrama untuk mengatur pengangkutan barang-barang bekas tersebut. 3. Komisi Satu DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD, Pihak PT. Timah Tbk, Gubernur dan Sekda terkait pembelian mess timah untuk rumah singgah sebagai Aset Daerah.
I. DINAS KEARSIPAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERPUSTAKAAN PROVINSI
1. Perlu menyusun perencanaan yang lebih matang agar program dan kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia Kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan kualifikasi yang sesuai dengan kompetensi pengelolaan perpustakaan.
3. Perlu meningkatkan Kompetensi pengelola kearsipan disetiap perangkat daerah untuk memastikan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek kearsipan, mulai dari klasifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penggunaan arsip sebagai sumber informasi dan bukti hukum.
4. Perlu layanan perpustakaan yang berbasis teknologi dan komunikasi seperti perpustakaan digital, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan akses informasi karena Perpustakaan digital menawarkan berbagai manfaat seperti akses yang lebih luas, efisiensi penyimpanan, dan akses multimedia.
5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana baik perpustakaan maupun kearsipan agar meningkatkan minat kunjungan dan pemanfaatan fasilitas
6. Perlu ditingkatkan pengawasan dan pembinaan kearsipan disetiap perangkat daerah dan desa agar kualitas pengelolaan arsip di Bangka Belitung dapat meningkat, sehingga arsip dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah.
7. Perlu dibangun Depo Arsip untuk penyimpanan arsip bersejarah dan arsip presidium untuk menjaga keberadaan sejarah, mempermudah proses administrasi, dan menjaga akuntabilitas organisasi
8. Perlu ditingkatkan arsip digital desa untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memudahkan akses layanan publik, dan mendorong transparan pemerintahan.
9. Untuk menumbuh kembangkan minat baca dan menambah jumlah kunjungan ke Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah Harus berinovasi dalam menit.
10. Membuat perpustakaan yang baik dan menarik bagi masyarakat dengan di dukung oleh pustakawan yang fokus dalam meningkatkan minat baca dan mewujudkan perpustakaan yang ideal di Bangka Belitung
11. Perlu inovasi inovasi baru dalam penyusunan perencanaan progam/kegiatan.
J. BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Perlu perencanaan pengganggaran yang matang dan lebih terinci dalam pembelian alat atau pengadaan barang untuk mencegah pemborosan atau kekurangan dana.
2. Perlu pemisahan post anggaran untuk belanja operasional bogenville sehingga pembelanjaan untuk operasional bogenville dapat maksimal.
3. Perlu segera dibentuk Biro Administrasi Pimpinan sehingga anggaran belanja yang ada di Biro Umum tidak terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
4. Agar memanfaatkan aset provinsi secara maksimal sehingga dapat dijadikan pendapatan asli daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
K. BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Agar lebih komprehensif, proaktif dan terbuka dalam melaksanakan pengkajian, fasilitasi dan evaluasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Agar terus berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam melakukan evaluasi Peraturan Daerah untuk memastikan Peraturan Daerah yang ada relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Biro hukum perlu meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sesuai regulasi yang ada untuk menjamin akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
4. Perlu anggaran untuk saksi ahli / ahli hukum dalam penyelesaian bantuan hukum karena saksi ahli dan ahli hukum memiliki peran penting dalam proses bantuan hukum, terutama dalam memberikan keterangan ahli dan bantuan hukum teknis.
5. Perlu anggaran tambahan dalam pendampingan penyelesaian peraturan daerah karena memerlukan proses penyusunan, konsultasi, dan pengawasan yang memadai, membutuhkan sumber daya manusia dan biaya. yang
L. BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Diharapkan penyerapan anggaran di Biro Organisasi Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung agar terus di tingkatkan untuk kedepan, karena penyerapan anggaran dinilai cukup baik.
2. Perlu melakukan kajian mendalam mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mempermudah Perangkat Daerah. Kajian ini penting untuk memastikan UPTD yang dibentuk benar-benar efektif dalam mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menghindari duplikasi tugas atau tumpang tindih kewenangan.
M. BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Agar segera menyelesaikan permasalahan tapal batas Kabupaten/Kota untuk meminimalisir potensi konflik demografis dan kewilayahan melalui negosiasi dan mediasi antara pemerintah daerah yang bersangkutan, serta dengan melibatkan pakar geografi dan hukum untuk memastikan batas wilayah yang jelas dan akurat.
2. Agar lebih fokus pada program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terkait bantuan dana hibah sebaiknya menyesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
3. Agar lebih bersinergi dengan Kabupaten / kota dalam pemetaan pulau-pulau yang ada di Bangka Belitung sehingga pemanfaatan pulau-pulau dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
II. BIDANG PEREKONOMIAN
A. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Dinas Kelautan dan Perikanan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk ditempatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) karena memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mendukung kegiatan perikanan. SDM ini berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan terkait pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan
2. Agar meningkatkan potensi kelautan dan perikanan yang handal dan berdaya guna, harus dilakukan melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, pengembangan budidaya perikanan, serta peningkatan kualitas SDM dan teknologi. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional terutama Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan
B. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1. Perlunya Peningkatan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg dan barang pokok lainnya melalui beberapa cara, termasuk dengan pengawasan yang lebih ketat di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), pembentukan badan pengawas khusus, dan integrasi dengan BPH Migas. (*)
Sumber : journalasia1922.com
